Wali Kota Mahyaruddin Salim Kukuhkan 22 Pejabat, Dorong Pendidikan Berkualitas di Tanjungbalai
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, secara resmi mengukuhkan 22 pejabat yang terdiri dari 11 Kepala Sekolah Dasar da
PEMERINTAHAN
BANDUNG – Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman anggota DPR RI Atalia Praratya di kawasan Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pada Selasa (14/10/2025) sore.
Kedatangan mereka merupakan bentuk protes atas pernyataan Atalia terkait wacana penggunaan dana APBN untuk perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo, yang beberapa waktu lalu mengalami insiden bangunan ambruk dan menewaskan sejumlah santri.
Koordinator FSN Bandung Raya, Riki Ramdan Fadillah, menyebut pernyataan Atalia dianggap melukai hati komunitas pesantren di seluruh Indonesia.Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam sejarah bangsa dan pembangunan nilai-nilai kebangsaan.
"Kami ingin sampaikan bahwa seluruh santri ini merasakan rasa sakit atas perkataan Atalia Praratya sebagai anggota DPR terhadap Ponpes Al-Khoziny. Seenaknya mereka yang ada di kekuasaan membentuk opini, mengatur aturan, dan mengecilkan pesantren," ujar Riki di hadapan massa aksi.
Lebih lanjut, Riki mengatakan, jika para kiai tidak dihargai, maka para santri siap turun ke jalan untuk membela marwah pesantren.
"Apabila Atalia tidak memohon maaf atas pernyataannya, maka jangan salahkan kami akan turun ke jalan menegakkan muruah pesantren," tegasnya.
Sebelumnya, Atalia Praratya yang kini menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, menyuarakan perlunya kajian ulang atas usulan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perbaikan infrastruktur Ponpes Al-Khoziny.
"Usulan penggunaan APBN harus dikaji ulang dengan cermat dan serius sambil memastikan proses hukum berjalan serta kebijakan ke depan lebih adil, transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," kata Atalia dalam pernyataannya.
Pernyataan tersebut memicu respons dari komunitas santri yang menganggap sikap itu tidak sensitif terhadap korban dan keluarga yang terdampak tragedi.
Dalam aksinya, Forum Santri Nusantara Bandung Raya menyampaikan dua tuntutan utama.
Pertama, mereka mendesak Atalia untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik, khususnya komunitas pesantren dan keluarga korban tragedi Al-Khoziny.
Kedua, mereka meminta Komisi VIII DPR untuk segera merancang kebijakan nasional terkait keselamatan bangunan pondok pesantren.
Kebijakan tersebut diharapkan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Kami ingin ada tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang, tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren," tambah Riki.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Atalia Praratya terkait aksi tersebut.*
(bs/a008)
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, secara resmi mengukuhkan 22 pejabat yang terdiri dari 11 Kepala Sekolah Dasar da
PEMERINTAHAN
MEDAN Renovasi Stadion Teladan Medan menghadapi kendala jelang perhelatan Piala AFF U19 2026. Kekurangan tenaga kerja menjadi faktor ut
NASIONAL
MEDAN Polisi mengungkap praktik perdagangan bayi di Desa Helvetia, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Satuan Reserse Kriminal Polres
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN, DISKOMINFO Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri pesta adat Syech Silau Laut Hari Rayo Moncak Silau Laut,
SENI DAN BUDAYA
DISKOMINFO Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, didampingi Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Kepala BPKPD Siti Fa
PEMERINTAHAN
MEDAN, DISKOMINFO Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (
PEMERINTAHAN
DISKOMINFO Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menghadiri sekaligus menyampaikan lap
PEMERINTAHAN
DISKOMINFO Momen Suasana Idul Fitri 1447 Hijriah masih terasa, hal ini terlihat saat Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan
PEMERINTAHAN
MEDAN Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupa
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah aktivis yang mengadvokasi kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus mengaku mengalami intimidasi dan ancaman. Te
NASIONAL