Bareskrim Polri Ungkap 1.517 Tambang Ilegal di Indonesia, Sumut Tertinggi

JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan temuan mengejutkan terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal di seluruh Indonesia.

Hasil pemetaan terbaru menyebutkan ada 1.517 titik tambang ilegal tersebar di 38 provinsi, dengan Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 396 lokasi.

"Di setiap provinsi hampir seluruhnya terdapat kegiatan pertambangan ilegal. Dari Aceh sampai Papua. Inilah kekayaan alam Indonesia yang kaya akan sumber daya, tapi belum dimanfaatkan secara baik," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu (Wadirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Feby Dapot Hutagalung, dalam acara Minerba Convex di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga:

• PPK BBPJN Sumut Akui Terima Suap Rp1,05 Miliar dari Dirut PT DNG: “Kalau Tak Diberi, Dipersulit”

Bareskrim mencatat aktivitas tambang ilegal meliputi komoditas emas, pasir, batu bara, galian tanah, andesit, marmer, timah, hingga logam mulia.

Kegiatan tersebut merambah kawasan pegunungan, aliran sungai, hingga kawasan hutan lindung.

Feby menyebutkan, banyak tambang ilegal beroperasi di bawah perlindungan oknum-oknum berpengaruh.

"Sebagian besar tambang ilegal ini dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, anggota partai politik, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Ini menjadi tantangan besar ketika kami melakukan penindakan di lapangan," ungkapnya.

Meskipun jumlah tambang ilegal sangat besar, tindakan hukum yang berhasil dilakukan masih terbatas.

Sejak 2023 hingga 2025, baru 108 perkara yang bisa ditindak oleh pihak kepolisian.

"Kami akui masih sangat jauh dari cukup. Ini menjadi fokus kerja kami ke depan," ujar Feby.

Berikut data sebaran pertambangan ilegal di Indonesia berdasarkan hasil pendataan Bareskrim Polri:
- Sumatera Utara: 396 tambang ilegal (emas, pasir, galian tanah)
- Jawa Barat: 314 tambang ilegal (pasir, tanah merah, emas, andesit, marmer, bentonit)
- Kalimantan Selatan: 230 tambang ilegal (batu bara)
- Kalimantan Tengah: 133 tambang ilegal (emas)
- Bangka Belitung: 116 tambang ilegal (timah)
- Papua Barat: 83 tambang ilegal (emas, migas, mineral logam)
- Sulawesi Barat: 70 tambang ilegal (emas)
- Aceh: 65 tambang ilegal (emas)
- Kalimantan Timur: 57 tambang ilegal (batu bara)

Provinsi lain dengan aktivitas tambang ilegal antara lain: Riau, Jambi, Lampung, NTT, NTB, Kalbar, Kaltara, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

Fenomena ini menguatkan sorotan terhadap lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya alam nasional.

Aktivitas tambang ilegal disebut berdampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian negara, hingga konflik sosial.

Bareskrim Polri menyatakan akan memperkuat sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), KLHK, serta aparat penegak hukum daerah dalam memberantas tambang ilegal.

"Kami tidak akan berhenti. Ke depan, penanganan akan lebih sistematis dan tegas, apalagi jika ada keterlibatan aparat sendiri," tegas Feby.*

(vo/a008)

Prabowo Blokir Pulau Bangka-Belitung, Cegah Penambangan Timah Ilegal

Batasi 1.000 Wisatawan per Hari, TN Komodo Siapkan Sistem Kuota Digital

Bahlil Lahadalia: Kekayaan Tambang Harus Dikelola untuk Kesejahteraan Rakyat

Bane Raja Manalu Desak Penghentian Perambahan Hutan di Dairi: "Deforestasi Harus Dihentikan!"

Laboratorium Lingkungan Pemprov Bali Resmi Terakreditasi Nasional, Siap Jadi Pusat Uji Lingkungan Terpadu Kawasan Timur Indonesia

Bahlil Ungkap 7 Staf Ditjen Minerba Diperiksa Hukum, Tegaskan Tindakan Tegas Terhadap Tambang Nakal