BREAKING NEWS
Minggu, 02 November 2025

Ribuan Warga Tapteng Demo ke DPRD, Desak Pansus Dugaan Korupsi Kantor Bupati Mangkrak

Adelia Syafitri - Jumat, 31 Oktober 2025 21:49 WIB
Ribuan Warga Tapteng Demo ke DPRD, Desak Pansus Dugaan Korupsi Kantor Bupati Mangkrak
Ribuan warga dari 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Tapteng, Jumat (31/10/2025). (foot: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

TAPTENG – Ribuan warga dari 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Tapteng, Jumat (31/10/2025).

Massa menuntut DPRD segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan korupsi terkait pembangunan Kantor Bupati Tapteng yang hingga kini mangkrak.

Aksi demo dipimpin sejumlah aktivis, termasuk Dennis Simalango, Daniel Lumbantobing, Jimedi Marbun, dan mantan anggota DPRD Tapteng, Titian Situmeang.

Baca Juga:

Dalam orasinya, Dennis menyoroti kondisi gedung yang belum selesai, meskipun telah menelan biaya puluhan miliar rupiah dari anggaran daerah.

"Ironisnya, hari ini kesabaran kita diuji oleh kelompok-kelompok premanisme. Kita yang datang damai untuk menyampaikan aspirasi, justru dicegat dan dipukuli. Perlu diketahui, pembangunannya sudah menelan biaya puluhan miliar rupiah yang merupakan uang rakyat," tegas Dennis.

Ketegangan sempat terjadi ketika anggota DPRD Herman Hulu mendatangi massa untuk mewakili lembaga tersebut.

Namun warga menegaskan hanya Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani yang harus hadir.

"Jangan sok-sok pahlawan kau, kami yang buat kau anggota DPRD, kami yang gaji," teriak salah seorang peserta aksi, sembari Kapolres Tapteng AKBP Wahyu Endrajaya menyarankan Herman Hulu meninggalkan lokasi.

Daniel Lumbantobing menambahkan, anggaran puluhan miliar itu seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki sekolah, jalan rusak, dan saluran irigasi.

"Duit puluhan miliar telah dihambur-hamburkan, diselewengkan menjadi gedung mangkrak yang tidak ada gunanya buat masyarakat Tapteng," ujarnya.


Empat anggota DPRD, termasuk Antonius Hutabarat, akhirnya menemui massa. Antonius menjelaskan bahwa pembentukan Pansus memerlukan persetujuan dua pertiga anggota dewan.

Namun jawaban itu tidak memuaskan massa, yang tetap menuntut kehadiran Ketua DPRD secara langsung.

Editor
: Mutiara
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Dr. Taqwaddin: Hakim Adalah Benteng Terakhir Penegakan Hukum Korupsi
KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Dermaga Sabang Senilai Rp 27,6 Miliar ke Pertamina untuk Layanan Publik Aceh
KPK Sita Aset PT BIG Senilai Puluhan Miliar Terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas
Mentan Luncurkan Layanan “Lapor Pak Amran” untuk Berantas Mafia dan Korupsi di Sektor Pertanian
Eks Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan Diperiksa Kejati Sumut Terkait Dugaan Korupsi Aset PTPN I ke Citraland
Jelang Sidang Pemakzulan Bupati Pati, Gubernur Jateng: Warga Harus Tenang!
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru