Maruli Siahaan Bantah Bela TPL: “Yang Saya Bela adalah Hukum, Bukan Perusahaan”

Berbeda dari Maruli, anggota Komisi XIII lainnya, Mafirion, menyoroti akar konflik antara warga dan perusahaan pulp itu.

Ia menyebut pertentangan sudah berlangsung sejak perusahaan masih bernama Indorayon pada awal 1990-an.

"Saya tahun 1992 sudah menulis soal Indorayon," ujarnya.

Menurut Mafirion, dampak lingkungan dan konflik agraria yang belum terselesaikan membuat konflik terus berulang.

Ia mengingatkan bahwa dua presiden, BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pernah menghentikan operasional perusahaan tersebut.

Mafirion menyarankan TPL mencari jalan damai dengan warga ketimbang berhadapan dengan tuntutan penutupan.

Polemik ini mencuat di tengah bencana besar yang melanda Sumatera Utara. PT TPL kembali dihujani tudingan sebagai salah satu pemicu kerusakan ekologis akibat pembukaan hutan skala massif.

Di banyak wilayah sekitar Danau Toba, warga menilai deforestasi korporasi memperparah bencana hidrometeorologi yang terjadi.

Maruli menutup pernyataannya dengan ajakan solidaritas.

"Kita kesampingkan perbedaan dulu. Fokus membantu warga yang sedang tertimpa bencana."

Ia menyatakan siap berdialog terbuka untuk meluruskan kesalahpahaman publik.*

Update Korban Banjir dan Longsor Sumatra, BNPB: 990 Tewas, 225 Hilang

Gubernur Mualem Dapat Laporan 80 Ton Bantuan Hilang, Pemkab Bener Meriah Bantah: Semua Logistik Tercatat

MDMC dan Lazismu Abdya Salurkan Bantuan Dari Masyarakat Sikabu ke Desa Terdampak Banjir dan Longsor Gayo Lues

AHY Ungkap Anggaran Rp51 Triliun untuk Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Rumah Terdampak Banjir Sumatra

Menko Polkam Djamari Chaniago Tinjau Pemulihan Sumatera: Pemerintah Bekerja Tanpa Henti di Lapangan

Pos Bantuan Hukum di Bali Dipercepat, DPR Soroti Akses Layanan Publik