Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjamin seluruh biaya operasi dan perawatan Asmi Anggraini (4), balita yang menjadi korban peluru nyasar saat bentrok antar massa di Jalan Medan–Belawan.
Rico Waas meminta keluarga korban tidak mengkhawatirkan persoalan biaya dan fokus pada pemulihan kesehatan anak tersebut.
"Saya sampaikan kepada keluarga dan ibunya supaya tidak perlu khawatir masalah biaya. Saya yang jamin. Kita berharap anak ini bisa lekas pulih," kata Rico Waas, Rabu malam (7/1/2026).Baca Juga:
Rico Waas menyatakan telah mengunjungi korban yang dirawat di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (RS USU) tak lama setelah kejadian.
Ia juga meminta jajaran Pemerintah Kota Medan dan tenaga medis menangani kasus ini secara serius dan maksimal.
"Saya sudah jenguk langsung semalam. Nanti akan saya cek kembali untuk perawatan lanjutan, apakah perlu dirujuk ke RS Adam Malik. Yang terpenting anak ini mendapat layanan medis terbaik," ujarnya.
Peristiwa tersebut terjadi pada Senin malam (5/1/2026), saat Romanda Siregar (33) bersama anaknya melintasi Jalan Medan–Belawan menggunakan becak motor untuk menjemput suaminya.
Di depan Kantor Pos Belawan, kendaraan mereka terhenti akibat bentrok antar kelompok.
Di tengah situasi ricuh, sebuah peluru nyasar menembus mata kanan Asmi yang berada di dalam becak.
Romanda berusaha mencari pertolongan sambil memeluk anaknya, namun akses menuju rumah sakit terhambat karena penutupan jalan.
Asmi sempat dibawa ke RS Prima Husada Cipta Medan, tetapi tidak dapat ditangani karena keterbatasan fasilitas.
Setelah berjalan kaki menembus kericuhan, Asmi akhirnya dirawat di RSUD Pirngadi Medan sekitar pukul 21.00 WIB.
Hasil pemeriksaan medis menunjukkan proyektil bersarang di tempurung kanan kepala dan nyaris menembus otak.
Hingga kini, peluru tersebut belum dapat diangkat karena keterbatasan dokter spesialis.
Di sisi ranjang rumah sakit, Romanda mengaku diliputi kecemasan, tidak hanya terhadap keselamatan anaknya, tetapi juga persoalan biaya.
BPJS Kesehatan tidak menanggung pembiayaan karena kasus tersebut dikategorikan sebagai kecelakaan.
"Suami saya nelayan. Kami benar-benar tidak mampu menanggung biaya operasi dan rujukan," kata Romanda.
Pemerintah Kota Medan memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan korban, serta memfasilitasi rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap bila diperlukan.*
(tm/ad)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL