Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN – Seorang dokter di Medan, Andreas Situngkir, menjadi sorotan di media sosial setelah membongkar praktik pelayanan yang dianggap menyulitkan pasien di salah satu rumah sakit ternama di Kota Medan.
Peristiwa itu terjadi pada 10 Desember 2025, saat seorang pasien mengalami kecelakaan dengan luka serius, termasuk pendarahan di telinga dan patah tulang dada.
Menurut Dokter Andreas, rumah sakit bersangkutan mempersulit pasien untuk mendapatkan klaim asuransi Jasa Raharja, sehingga pasien terpaksa membayar secara mandiri.Baca Juga:
Bahkan, pasien tidak diterima BPJS karena belum memiliki surat polisi, yang menjadi syarat awal Jasa Raharja.
"Orientasi rumah sakit di zaman sekarang 100 persen bisnis, tak ada kemanusiaannya lagi. Apakah kita bisa meminta negara agar sistem seperti ini diawasi dan diperbaiki dengan ketat?" ujar Andreas dalam unggahannya di media sosial, Selasa (6/1/2026).
Menanggapi fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan seluruh rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang hanya membawa KTP, termasuk pasien yang menunggak BPJS.
Kebijakan ini merupakan bagian dari Program Berobat Gratis (Probis) atau Universal Health Coverage (UHC) Pemprov Sumut, sebagai wujud komitmen pelayanan kesehatan gratis dan merata bagi seluruh masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy, menjelaskan, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke 172 rumah sakit terkait mekanisme Probis/UHC.
Pasien yang datang ke IGD tetap wajib dilayani, meskipun belum terdaftar atau menunggak BPJS, dengan waktu maksimal penyelesaian administrasi 3x24 jam.
"Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku. Pemprov Sumut berkomitmen memastikan tidak ada lagi masyarakat yang ditolak berobat hanya karena kendala administrasi," tegas Faisal.
Untuk mempercepat aktivasi BPJS, Dinkes Sumut telah menunjuk PIC di 33 kabupaten/kota yang siap membantu pasien menyelesaikan kendala administrasi, termasuk masalah sinkronisasi NIK dengan KK.
Dengan langkah ini, Pemprov Sumut berharap tidak ada lagi pasien yang terhambat haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan rumah sakit dapat menyeimbangkan orientasi pelayanan dengan nilai kemanusiaan.*
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN