Belum Genap Seminggu Huntara Simarpinggan Diresmikan, Warga Keluhkan Genangan Air di Kolong Rumah dan Ancaman Kesehatan

TAPANULI SELATAN – Belum genap sepekan diresmikan, Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana retakan tanah di Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menuai keluhan warga.

Genangan air di kolong rumah dinilai berpotensi memicu gangguan kesehatan.

Huntara Simarpinggan tersebut diresmikan pada Kamis, 5 Februari 2026, oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 12 Februari 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Peresmian turut dihadiri Direktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nilwan Harahap, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, serta Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.

Sekitar 186 kepala keluarga tercatat menempati hunian tersebut.

Namun pada Rabu, 11 Februari 2026, sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran atas kondisi lingkungan di sekitar huntara.

Seorang penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya mengatakan genangan air di kolong rumah mulai menimbulkan persoalan.

"Sejak diresmikan, kolong rumah selalu digenangi air. Kalau hujan turun sekali saja, air langsung penuh. Nyamuk sudah mulai banyak. Kami khawatir bisa menimbulkan penyakit seperti demam berdarah," ujarnya.

Menurut dia, persoalan drainase sebenarnya telah dilaporkan sebelum peresmian.

Kepala desa setempat, kata dia, telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak pengelola pembangunan.

Selain itu, jarak sumur bor yang dinilai terlalu dekat dengan hunian juga dikhawatirkan memicu persoalan sanitasi dan aroma tidak sedap.

Warga menilai perencanaan aliran drainase kurang matang sehingga air hujan tidak terkelola dengan baik dan menggenangi area bawah rumah.

Jika dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan memperburuk kualitas lingkungan dan kesehatan penghuni.

Saat dikonfirmasi, salah seorang koordinator pengelolaan huntara melalui Babinsa Kecamatan Angkola Selatan menyatakan bahwa setelah proses serah terima, tanggung jawab pengelolaan berada di pemerintah desa.

"Karena sudah diserahterimakan, itu menjadi tanggung jawab kepala desa setempat," ujarnya.

Sementara itu, Johannes, salah satu pihak yang disebut bertanggung jawab dalam pengelolaan Huntara Simarpinggan, mengatakan akan melakukan pengecekan di lapangan.

"Kami cek dulu melalui tim di lapangan. Setahu kami hanya di titik itu, lokasi lain masih aman," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah kabupaten terkait langkah penanganan genangan air di kawasan huntara tersebut.*

(ad)

Polri Pantau Pembangunan Huntap Ruspin di Aceh Tamiang, 14 Unit Sudah Berdiri dan Rangka Baja Mulai Terpasang

Rico Waas Tegaskan Pembangunan Medan 2026 Harus Nyata, Bukan Sekadar Agenda Seremonial

Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap untuk Korban Bencana Sumatera Agar Tak Lagi Tinggal di Tenda

MS Kaban Heran: Aceh Terdampak Banjir Parah, Tapi Tidak Ada Satupun Perusahaan Dicabut Izin!

Menjelang Ramadan, Seruni dan TP PKK Aceh Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Bencana

Ketua MPR Ahmad Muzani: Ulama Jadi Penjaga Optimisme Rakyat Aceh Pascabencana