Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN – Belum genap sepekan diresmikan, Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana retakan tanah di Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menuai keluhan warga.
Genangan air di kolong rumah dinilai berpotensi memicu gangguan kesehatan.
Huntara Simarpinggan tersebut diresmikan pada Kamis, 5 Februari 2026, oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).Baca Juga:
Peresmian turut dihadiri Direktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nilwan Harahap, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, serta Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.
Sekitar 186 kepala keluarga tercatat menempati hunian tersebut.
Namun pada Rabu, 11 Februari 2026, sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran atas kondisi lingkungan di sekitar huntara.
Seorang penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya mengatakan genangan air di kolong rumah mulai menimbulkan persoalan.
"Sejak diresmikan, kolong rumah selalu digenangi air. Kalau hujan turun sekali saja, air langsung penuh. Nyamuk sudah mulai banyak. Kami khawatir bisa menimbulkan penyakit seperti demam berdarah," ujarnya.
Menurut dia, persoalan drainase sebenarnya telah dilaporkan sebelum peresmian.
Kepala desa setempat, kata dia, telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak pengelola pembangunan.
Selain itu, jarak sumur bor yang dinilai terlalu dekat dengan hunian juga dikhawatirkan memicu persoalan sanitasi dan aroma tidak sedap.
Warga menilai perencanaan aliran drainase kurang matang sehingga air hujan tidak terkelola dengan baik dan menggenangi area bawah rumah.
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA