Pemko juga memastikan bahwa warga yang kehilangan rumah dan mengalami kerusakan berat sudah mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.
"Untuk warga yang mendapatkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu dari BNPB, Pemko Sibolga juga memberikan bantuan sembako minimal satu bulan sekali," jelasnya.
Syukri juga memberikan penjelasan mengenai penumpukan bantuan yang terekam dalam video tersebut.
Ia mengatakan bahwa bantuan dari bulan Desember tahun lalu masih belum habis dibagikan, sehingga pihaknya memprioritaskan distribusi bantuan tersebut terlebih dahulu sebelum melanjutkan dengan bantuan dari Januari.
"Bantuan makanan dalam video itu berasal dari Januari. Sementara bantuan yang dari Desember saja belum habis. Kami harus menghabiskan yang Desember terlebih dahulu, baru kemudian yang Januari, agar bantuan yang disalurkan tercatat dengan tepat dan akurat," jelas Wali Kota Sibolga.*
(tm/ad)
BANDA ACEH Dalam rangka persiapan Operasi Ketupat Seulawah 2026 yang digelar Polresta Banda Aceh untuk mengamankan arus mudik Idulfitri
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akh
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian na
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum selebritas Inara Rusli, Daru Quthny, mengungkapkan bahwa proses olah tempat kejadian perkara (TKP) yang berkaitan de
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas revisi UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 tidak aka
EKONOMI
TAPSEL Masyarakat Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, menyambut gembira dan penuh harapan kedatangan bantuan
PEMERINTAHAN
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, berhasil menggagalkan keberangkatan dua Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terlibat dalam vid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan keprihatinannya terkait besaran uang saku untuk pemudik gratis yang be
POLITIK
