Kemhan dan TNI Gelar Rakor Tindak Lanjuti Arahan Presiden soal Penegakan Hukum
JAKARTA Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia menggelar rapat koordinasi untuk membahas penguatan penegakan hukum di
PEMERINTAHAN
SIANTAR — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara meminta klarifikasi kepada Dinas Perhubungan dan Kepolisian Resor Simalungun terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk bermuatan berlebih (over dimension over load/ODOL) di wilayah Simalungun pada masa Lebaran 2026.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Herdensi Adnin, menyatakan pihaknya akan mengirimkan permintaan klarifikasi resmi kepada Polres Simalungun dan Dinas Perhubungan setempat.
Permintaan itu menyusul kecelakaan di jalur Pondok Buluh–Sitahoan yang menewaskan tiga penumpang minibus.Baca Juga:
Menurut Herdensi, insiden tersebut menjadi sorotan karena kendaraan truk yang diduga melanggar ketentuan operasional masih beroperasi pada periode pembatasan angkutan Lebaran 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ini seharusnya menjadi momentum untuk berbenah dalam pengawasan dan pengendalian kendaraan," ujar Herdensi, Rabu, 25 Maret 2026.
Ombudsman menilai, pengawasan terhadap kelayakan kendaraan serta pembatasan muatan belum berjalan optimal di lapangan.
Hal ini termasuk lemahnya pengendalian terhadap kendaraan angkutan barang yang beroperasi melebihi kapasitas.
Herdensi menekankan bahwa apabila kendaraan tidak memenuhi standar kelayakan, maka aparat terkait seharusnya dapat mengambil tindakan tegas untuk menghentikan operasionalnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap beban muatan guna mencegah risiko kecelakaan.
"Kecelakaan yang terjadi ini menjadi bukti bahwa pengawasan harus dievaluasi agar tidak terulang," ujarnya.
Selain itu, Ombudsman juga menilai terdapat kelalaian dalam pengawasan di titik-titik pos pengamanan Operasi Ketupat Toba 2026 yang berada di wilayah tersebut.
Menurutnya, kendaraan yang melanggar aturan seharusnya dapat terdeteksi melalui pemeriksaan di lapangan.
JAKARTA Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia menggelar rapat koordinasi untuk membahas penguatan penegakan hukum di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak berada dalam kondisi darurat energi meskipun kete
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam satu minggu yang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap prajurit yang melanggar hukum maupun disiplin. San
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo melepas jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI. Pengunduran diri te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKRTA Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 20262031, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan sejumlah agenda prio
EKONOMI
NIAS UTARA Satu unit rumah berbahan papan di Desa Lolofaoso, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, ludes terbakar pada R
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Sosial menyatakan telah menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp 700 miliar kepada warga terdampak bencana hi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat penyaluran bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera. Dalam la
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat proses pemberkasan perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL