MEDAN - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (18/6/2026).
Aksi berlangsung sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WIB dengan membawa sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan dan kebijakan transportasi berbasis aplikasi.
Para pengunjuk rasa menuntut penetapan potongan tarif sebesar 8 persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, perbaikan skema tarif, serta perlindungan hak kerja pengemudi.Baca Juga:
Mereka juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan aplikasi yang dinilai merugikan mitra pengemudi.
Selain itu, massa aksi turut menolak kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang dinilai berdampak pada ketersediaan Pertalite, yang banyak digunakan pengemudi ojol dalam mencari nafkah sehari-hari.
Dalam agenda yang sebelumnya telah disepakati, perwakilan pengemudi ojol dijadwalkan mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Sumut yang membidangi sektor transportasi.
Namun, hingga aksi berlangsung, Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, tidak hadir maupun mengirimkan perwakilan resmi.
"Sempat kami tunggu, kabar yang kami terima hanya ketidakhadiran tanpa penjelasan tertulis. Padahal ini sudah kami jadwalkan berdasarkan surat permohonan RDP yang telah diajukan sebelumnya," ujar salah satu koordinator lapangan aksi.
Ketidakhadiran tersebut memicu kekecewaan massa.
Para pengunjuk rasa kemudian membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan: "implementasikan potongan 8% sesuai Perpres nomor 27 tahun 2026 dan tolak kenaikan harga BBM", "Perbaiki Tarif, Lindungi Hak Kami", dan "Komisi D Harus Hadir, Bukan Menghindar".
Meski sempat memanas secara verbal, aksi berlangsung tertib tanpa bentrokan maupun kerusakan. Suara klakson kendaraan dan orasi massa terdengar bergema di sekitar lokasi.
Perwakilan ojol menilai ketidakhadiran pimpinan Komisi D sebagai bentuk kurangnya perhatian terhadap aspirasi pengemudi yang menjadi bagian penting transportasi harian masyarakat.
LABUHANBATU SELATAN Anggota polisi bernama Bripka Yasir Mukhtadi Lubis alias YML (31) batal menjadi tersangka kasus korupsi bantuan sosial
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas Antam hari ini, Kamis (6/8/2026) pukul 09.00 WIB, tercatat menguat. Harga emas 1 gram Antam melejit ke posisi Rp2.679.0
EKONOMI
JAKARTA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar sidang tahunan pada Jumat, 14 Agustus 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid mengatakan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerj
EKONOMI
JAKARTA Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa memutuskan tidak lagi menjadi pihak yang aktif mengawal polemik ijazah Presiden ke7 RI
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Indeks saham naik 0,45 persen ke level 6.379.Satu men
EKONOMI
JAKARTA Sidang perdana dua gugatan praperadilan yang dilayangkan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah d
NASIONAL
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia di
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons viralnya kasus komentar negatif dan nirempati dari sejumlah tenaga kesehatan (nakes) te
NASIONAL
JAKARTA Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 20152019, Saut Situmorang, menyebut mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khu
NASIONAL
