KARO - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan jalur alternatif Medan-Berstagi yang akan difokuskan untuk kendaraan wisata. Langkah ini ditujukan untuk mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalur utama Jalan Jamin Ginting.
Pembangunan dan penataan jalur alternatif tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 dan rampung secara bertahap pada 2028-2029.
Rencana itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima audiensi pengurus Ikatan Cendekiawan Karo (ICK) di Mikie Holiday Resort and Hotel, Jalan Jamin Ginting Sempajaya, Kabupaten Karo, Rabu (2/9/2026).Baca Juga:
Bobby mengatakan pembangunan tol Medan-Berstagi tetap didorong agar masuk dalam blueprint perencanaan nasional di Bappenas. Namun, karena pembangunan jalan tol membutuhkan waktu panjang, Pemprov Sumut menyiapkan langkah alternatif dengan mengintervensi sejumlah ruas jalan yang saat ini berstatus jalan nasional, provinsi dan kabupaten.
Ruas-ruas tersebut berada di wilayah Deli Serdang dan Karo dan nantinya diarahkan sebagai jalur alternatif bagi kendaraan wisata.
"Target maksimal pengerjaan intervensi fisik ini mulai berjalan pada 2027 hingga selesai pada 2028-2029. Jalur alternatif ini difokuskan untuk kendaraan wisata atau roda enam ke bawah. Sementara jalur logistik tetap kami arahkan melewati rute utama Jalan Jamin Ginting yang ada saat ini," ujar Bobby.
Selain penataan jalan, Pemprov Sumut juga berencana melakukan intervensi di sejumlah kawasan wisata. Fokus penataan diarahkan antara lain ke kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Berastagi dan Tugu Perjuangan Berastagi.
Bobby mengatakan pemerintah tidak berencana membangun fasilitas komersial berskala besar seperti mal atau hotel di kawasan tersebut. Penataan akan lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan, drainase, jalur pedestrian dan ruang publik.
"Kami ingin intervensi kawasan ini memberikan dampak ekonomi (positive spillover) bagi masyarakat lokal, mirip seperti yang kami lakukan saat meremajakan kawasan Kota Lama Medan," tambahnya.
Rencana tersebut telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Pemprov Sumut, khususnya dalam pengembangan kawasan wisata pegunungan yang mencakup Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBK-CK) Sumut Chandra Dalimunthe memaparkan sejumlah ruas yang akan diintervensi untuk mendukung jalur alternatif Medan-Berstagi.
Salah satunya pelebaran jalur Medan-Namorambe-Sembahe. Dari kawasan Hairos atau Simpang Poci di Jalan Jamin Ginting, kendaraan wisata nantinya diarahkan menuju rute alternatif kabupaten.
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan perbedaan angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia yang mencapai 64,2 persen dengan dat
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mendalami kasus penerima bantuan sosial (bansos) lanjut usia yang tidak memiliki telepon seluler tet
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, buka suara soal kabar Sumitro Djojohad
NASIONAL
ENDE Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), berujung ricuh setelah Ketua DPRD Ende Fransiskus Taso diduga memukul
POLITIK
BANDUNG Enam gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada Senin (31/8/2026). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Ben
NASIONAL
KARO Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan jalur alternatif MedanBerstagi yang akan difokuskan untuk kendaraan wi
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Dante Sinaga, meminta majelis hakim Pengad
NASIONAL
BINJAI Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai menggelar sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggara
POLITIK
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Aceh Bier Budy
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Baitul Mal Aceh (BMA) Tgk H Muhammad Yunus M Y
PEMERINTAHAN
