JPU: Joko Widodo Paling Menderita Kerugian akibat Dugaan Manipulasi Dokumen oleh Roy Suryo
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut dugaan manipulasi dokumen ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dilakukan terd
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR membahas serta merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
BEM SI menilai pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia.Baca Juga:
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah agar pemerintah merealisasikan pendidikan gratis mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
"Pendidikan gratis bukan sekadar janji. Ia adalah hak yang harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi," demikian keterangan BEM SI.
Selain persoalan biaya pendidikan, mahasiswa menyoroti kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
BEM SI menilai tenaga pendidik yang berperan dalam mencerdaskan generasi bangsa berhak mendapatkan kesejahteraan, kepastian, dan penghargaan yang layak.
Empat Tuntutan BEM SI
Dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, BEM SI membawa empat tuntutan utama terkait kebijakan pendidikan nasional.
Pertama, mendesak pembahasan dan revisi UU Sisdiknas dilakukan secara partisipatif dan komprehensif.
Kedua, mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan gratis.
Ketiga, meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
Keempat, meminta adanya jaminan keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerapan kebijakan pendidikan tinggi gratis.
Melalui tuntutan tersebut, BEM SI meminta kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada perluasan akses.
Menurut mereka, kebijakan juga perlu memperhatikan keberlanjutan lembaga pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Hampir 4.000 Personel Disiagakan
Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 3.983 personel gabungan disiagakan di sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Jumlah tersebut terdiri atas 3.219 personel kepolisian, 225 personel TNI, 109 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan 400 personel pengamanan dalam (Pamdal) DPR.
Personel gabungan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas selama aksi berlangsung.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional berdasarkan kondisi di lapangan.
"Rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan," kata Budi dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).
Masyarakat yang hendak melintas di sekitar kawasan DPR/MPR RI diimbau berangkat lebih awal dan menyiapkan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan.
Sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan antara lain Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jalan Gelora, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, serta sejumlah ruas jalan di sekitarnya.
Pengendara dan masyarakat yang memiliki aktivitas di kawasan Senayan juga diimbau memperhatikan perkembangan rekayasa lalu lintas selama aksi demonstrasi berlangsung.* (ki/ad)
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut dugaan manipulasi dokumen ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dilakukan terd
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Korem 011/Lilawangsa menggelar upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di La
NASIONAL
LHOKSEUMAWE Komandan Korem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran menegaskan TNI dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipis
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Tentara Nasional Indonesia (TNI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan rakyat merupakan kekuatan utama dalam menjaga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia mulai menghadapi ancaman melalui serangan siber, disinformasi, dan berita bohong
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengungkap adanya pemindahan barangbarang dari bangunan klaster mewah di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengungkap fasilitas di dalam bangunan yang disebut sebagai klaster mewah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengungkap hasil investigasi terkait fasilitas yang disebut sebagai klaster mew
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin, 5 Okt
PERISTIWA