BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan memperkuat pemberdayaan petani sawit sekaligus mendukung tata kelola industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, dan Ketua Umum SPKS, Sabarudin, di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Kerja sama ini menandai komitmen dua entitas besar dalam memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan anggota Gapki, dengan fokus pada koperasi petani sawit binaan SPKS yang telah menerapkan prinsip sawit berkelanjutan.
"Kami ingin ada kemitraan yang konkret antara petani sawit anggota SPKS dan perusahaan-perusahaan anggota Gapki. Ini penting agar hasil panen petani tidak lagi bergantung pada tengkulak, melainkan melalui kelembagaan koperasi yang sehat," ujar Sabarudin.
SPKS saat ini memiliki lebih dari 76.700 anggota yang tersebar di 22 kabupaten dan 11 provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Organisasi ini aktif mendukung petani melalui pelatihan pertanian berkelanjutan (good agricultural practices), penguatan kelembagaan koperasi, serta pendampingan kemitraan dengan perusahaan.
Kerja sama ini juga membuka peluang besar untuk mendukung sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani rakyat, penguatan rantai pasok, fasilitasi alat produksi, serta mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), di mana banyak anggota SPKS telah siap untuk replanting.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyatakan bahwa kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun industri kelapa sawit nasional yang kuat dan kredibel secara global.
"Keberlanjutan industri sawit nasional tidak akan tercapai tanpa sinergi antara perusahaan dan petani swadaya. Gapki dan SPKS sepakat memperkuat kapasitas kelembagaan petani, menciptakan tata kelola yang transparan dan berkeadilan," ujar Eddy.
Ia menambahkan, Gapki berkomitmen untuk memastikan petani sawit, khususnya anggota SPKS, memiliki ketahanan ekonomi, kesiapan menghadapi pasar global, dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan di tingkat nasional maupun internasional.
Melalui kerja sama ini, Gapki dan SPKS menargetkan terciptanya model kemitraan yang dapat direplikasi secara nasional dalam rangka menumbuhkan sektor kelapa sawit yang inklusif dan ramah lingkungan.*
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN