Kapolri Ungkap Peran 8 ABK Kapal Tanker MT Global 168 Tersangka Penyelundupan 1 Ton Ketamin
MEDAN Tim gabungan Bareskrim Polri dan BNN menetapkan delapan orang awak kapal (ABK) sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan satu to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Ketidakpastian global akibat memanasnya geopolitik dunia menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait ketahanan pangan nasional.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai benteng utama menghadapi krisis global yang bisa berdampak pada terganggunya pasokan pangan internasional.
Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Pangan, Bara Krishna Hasibuan, menyoroti konflik Timur Tengah, termasuk agresi Israel terhadap Gaza dan meningkatnya ketegangan dengan Iran, sebagai pemicu gejolak global.
Selain itu, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut menambah ketidakpastian yang mengancam rantai pasokan dunia.
"Kalau terjadi skenario terburuk seperti perang, setiap negara akan memprioritaskan kepentingan domestiknya, khususnya terkait pangan. Mereka akan mengutamakan rakyatnya sendiri," ujar Bara dalam forum Indonesia Connect by Liputan6 di SCTV Tower, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Bara mengingatkan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor beras dapat menjadi kelemahan jika krisis benar-benar terjadi.
Ia pun menceritakan pengalaman saat membantu proses negosiasi impor beras yang akhirnya gagal karena negara eksportir lebih memilih mengamankan pasokan untuk dalam negerinya.
"Saat itu kita butuh beras karena produksi dalam negeri turun. Sudah negosiasi, sudah lobi, tapi tetap ditolak karena mereka bilang harus utamakan kebutuhan rakyatnya dulu," ungkap Bara.
Situasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan swasembada pangan.
Bara menilai, sudah saatnya Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan luar negeri untuk kebutuhan pangan pokok seperti beras.
Senada, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga menegaskan bahwa swasembada pangan adalah satu-satunya cara agar Indonesia tidak mudah diatur kepentingan asing.
Ia menyebut pandemi COVID-19 sebagai pelajaran penting, bahwa saat krisis terjadi, setiap negara akan menutup diri dan menjaga pasokan pangannya sendiri.
"Jangan mengira karena kita punya uang, negara lain akan langsung menjual pangan ke kita saat krisis. Negara manapun akan menjaga kebutuhan rakyatnya terlebih dahulu," ujar Sudaryono.
Pemerintah pun kini tengah memperkuat infrastruktur pertanian, sistem distribusi, serta dukungan terhadap petani lokal untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan.*
(lp/a008)
MEDAN Tim gabungan Bareskrim Polri dan BNN menetapkan delapan orang awak kapal (ABK) sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan satu to
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh atas ketegasan aparat penegak hukum yang berh
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekst
PERISTIWA
MEDAN Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afi
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi setinggitingginya kepada Polri dan tim gabung
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara Timur Tumanggor resmi mengukuhkan dan melantik 15 pejabat stru
PEMERINTAHAN
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menetapkan empat orang teman Wakil Komandan Koti Pemuda Pancasila Kabupaten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Bonatua Silalahi mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Bonatua Silalahi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pem
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mengopti
PEMERINTAHAN