JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) menyampaikan penolakan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor.
Penolakan ini disampaikan sebagai respons terhadap kekhawatiran atas dampak negatif kebijakan tersebut bagi petani tebu dan industri gula nasional.
Sekretaris Jenderal DPN APTRI, M. Nur Khabsyin, mengusulkan agar penerapan Permendag 16 Tahun 2025 ditunda atau ditinjau ulang demi memberikan ruang bagi evaluasi kebijakan yang lebih menyeluruh.
Baca Juga:
"Permendag 16 Tahun 2025 sebaiknya di-hold terlebih dahulu agar tidak langsung diberlakukan," ujar Khabsyin saat ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).
Permendag tersebut dinilai membuka peluang impor etanol secara bebas tanpa persyaratan ketat, seperti tanpa harus mendapatkan persetujuan impor maupun rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, serta dibebaskan dari bea masuk.
Baca Juga:
Padahal, etanol dapat diproduksi dari sumber lokal seperti tetes tebu atau molases yang dihasilkan oleh pabrik gula dalam negeri.
Khabsyin menyoroti bahwa kebijakan ini berpotensi menyebabkan penurunan penyerapan tetes tebu lokal akibat persaingan dengan produk impor, sehingga berdampak pada operasional pabrik gula nasional.
"Jika kebijakan ini berlanjut, dikhawatirkan pabrik gula akan berhenti menggiling karena penampungan tetes di tanki pabrik akan penuh dan berubah menjadi limbah," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi ini dapat mengancam target swasembada gula nasional dan ketahanan pangan secara luas.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini sebagai hal yang bersifat darurat.
"Kami berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah bijak karena ini adalah kondisi emergency bagi petani tebu dan industri gula dalam negeri," tegas Khabsyin.
Sebagai bentuk tekanan, DPN APTRI mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Perdagangan apabila Permendag 16 Tahun 2025 tidak direvisi atau dikembalikan ke aturan sebelumnya, yaitu Permendag Nomor 8 Tahun 2024.*
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, akhirnya angkat suara mengenai tuntutan masyarakat terhadap pemo
Politik
MEDAN (BITV) PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh Stasiun Pengisian
Ekonomi
MEDAN Sejumlah kawasan di Kota Medan dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik sementara pada hari ini, Sabtu, 30 Agustus 2025, sebagai
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Di era 1980an, saat televisi masih menjadi barang mewah dan internet belum hadir di tengah masyarakat, bioskop menjadi
Seni dan Budaya
BANDA ACEH Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, Polda Aceh menggelar operasi pa
Ekonomi
MEDAN (BITV) Gejolak sosialpolitik di tanah air turut memberikan dampak signifikan terhadap pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan
Ekonomi
JAKARTA Gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir turut menjadi sorotan dunia intern
Entertainment
MEDAN (BITV) Google kembali menghadirkan inovasi terbaru untuk meningkatkan pengalaman pengguna layanan Google Docs. Perusahaan teknolog
Sains & Teknologi
MEDAN (BITV) Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui Pegadaian kembali mencatatkan kenaikan pada perdagangan hari ini, Sabtu (
Ekonomi
JAKARTA Massa aksi di sekitar Mako Brimob Jalan Kramat Kwitang, arah Senen, Jakarta Pusat, hingga Sabtu pagi masih bertahan dan terus me
Peristiwa