Bantah Kemenkeu, Pemprov Sumut Tegaskan Tak Ada Dana ‘Mengendap’ Triliunan Rupiah
MEDAN Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Timur Tumanggor, menegaskan bahwa dana kas Pemerinta
Pemerintahan
MEDAN — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Togap Simangunsong meminta Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut untuk berperan lebih aktif dalam mengendalikan inflasi, khususnya yang bersumber dari komoditas pangan strategis, seperti daging ayam ras, yang masih menjadi salah satu penyumbang inflasi di daerah.
Hal ini disampaikan Togap saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumut di Jalan AH Nasution, Medan, Kamis (4/9/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut per Agustus 2025, daging ayam ras tercatat menyumbang inflasi sebesar 0,12% (month-to-month), di samping komoditas lain seperti beras dan bawang merah.
"Saya melihat, berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan, kita mengalami surplus daging ayam ras sebesar 61.526 ton dari total kebutuhan 218.239 ton. Namun, meski secara angka surplus, masih ada tantangan di distribusi, kestabilan harga, dan keterjangkauan di masyarakat," jelas Togap.
Togap menegaskan pentingnya peran Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam memantau ketersediaan pasokan dan harga pasar, serta mengambil tindakan cepat jika muncul gejolak harga atau potensi kelangkaan.
"Jika ada potensi lonjakan harga atau kelangkaan, segera ambil langkah cepat. Lakukan koordinasi dengan stakeholder dan lintas OPD di lingkungan Pemprov Sumut," tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelancaran rantai distribusi, meningkatkan produksi lokal, serta membangun sinergi antara petani, peternak, dan pemerintah sebagai kunci pengendalian inflasi daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut, Zakir Syarif Daulay, dalam paparannya menyampaikan kondisi terkini serta tantangan sektor yang ia pimpin.
Ia mencatat, luas perkebunan rakyat di Sumut mencapai 2,1 juta hektare, dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kelapa dalam, hingga aren.
Namun, Zakir mengakui bahwa sektor ini masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain:
- Akses permodalan yang terbatas,
- Rendahnya penerapan teknologi budidaya,
MEDAN Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Timur Tumanggor, menegaskan bahwa dana kas Pemerinta
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan tiga sosok penting di jajaran teknis Timnas Indonesia tetap melanjutkan kerja sama usai
Olahraga
YOGYAKARTA Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinkes DIY) tengah menelusuri kebenaran informasi beredarnya mainan berbentuk jaru
Kesehatan
JAKARTA Pemerintah menargetkan Indonesia tak lagi melakukan impor solar mulai tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari strategi men
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) a
Sains & Teknologi
NIAS SELATAN Proses pencairan dana pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan (Nisel) kembali berjalan normal setelah pejabat Kuasa Bendaha
Pemerintahan
KENDARI Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhada
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan usaha milik daerah (BUMD) sektor energi asal Sumatera Selatan, PT Petro Muba, resmi melakukan penjualan minyak dari sumur
Ekonomi
JAKARTA Aktor Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan (rutan) pada Kamis (23/10/2025).
Entertainment
JAKARTA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) membukukan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 21,4 persen secara
Ekonomi