Jelang Hari Tani Nasional 2025, SPI Ajukan 8 Tuntutan Reforma Agraria ke Pemerintah

JAKARTA — Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan reforma agraria sebagai agenda prioritas menjelang peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2025 yang akan diperingati pada 24 September mendatang.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan bahwa peringatan HTN tahun ini memiliki makna penting karena menjadi momentum pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Meski reforma agraria tercantum dalam Asta Cita pemerintahan, hingga saat ini belum ada kebijakan konkret yang disusun untuk pelaksanaannya.

Baca Juga:

• Prabowo Kunjungi Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka, Gaet Investasi Rp396 Triliun

"Reforma agraria tercantum sebagai salah satu agenda prioritas dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo, tetapi hingga saat ini, Presiden belum menyusun kebijakan dan program implementasinya," ujar Henry melalui keterangan resmi, Minggu (21/9/2025).

Henry juga menyoroti tingginya ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia yang tercermin dari indeks Gini sebesar 0,68.

Ia menyebut mayoritas petani di Indonesia merupakan petani gurem yang mengelola lahan di bawah 0,5 hektare, jumlahnya mencapai lebih dari 16 juta orang.

Sebaliknya, tanah dalam skala besar masih dikuasai oleh korporasi perkebunan, kehutanan, perusahaan pengembang, serta sektor tambang.

"Sekitar 75 persen tanah Indonesia dikuasai oleh 1 persen pemilik, sementara sisanya 25 persen hanya dimiliki oleh 99 persen rakyat," jelasnya.

Konflik agraria juga masih menjadi persoalan besar di Indonesia.

SPI mencatat hingga tahun 2025, terdapat 118.762 kepala keluarga yang terdampak konflik agraria dengan total luasan sengketa mencapai 537.062 hektare.

Konflik ini terjadi di berbagai daerah dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk dinas kehutanan, Perum Perhutani, perusahaan perkebunan dan pertambangan, serta institusi militer seperti TNI AU.

Wakil Ketua Umum SPI, Agus Ruli Ardiansyah, mengumumkan bahwa pihaknya akan menggelar aksi nasional pada Hari Tani Nasional, 24 September 2025, di sejumlah lokasi strategis seperti DPR RI, Istana Negara, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu, aksi serupa juga akan dilakukan di 30 provinsi.

"Selain di Jakarta, anggota SPI di seluruh Indonesia akan melakukan demonstrasi dan mobilisasi untuk mendesak pelaksanaan reforma agraria secara nasional dan daerah," kata Agus.

Dalam peringatan HTN tahun ini, SPI menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

- Penyelesaian konflik agraria yang dialami anggota SPI dan petani Indonesia secara umum.

- Menjadikan hutan negara sebagai objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dijalankan Satgas PKH.

- Mengintegrasikan tanah negara yang dikuasai perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pengembang ke dalam objek TORA.

- Revisi Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria untuk mendukung kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

- Pembentukan Dewan Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Dewan Kesejahteraan Petani.

- Revisi UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi guna mendukung pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan.

- Pembentukan UU Masyarakat Adat untuk memperkuat posisi masyarakat adat.

- Pencabutan UU Cipta Kerja yang dianggap memperburuk ketimpangan agraria dan menghambat reforma agraria.

Peringatan Hari Tani Nasional 2025 diharapkan menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk segera menindaklanjuti janji reforma agraria yang sudah lama dinantikan para petani di seluruh Indonesia.*

(tt/a008)

Mahfud MD Masuk Radar Komite Reformasi Polri, Pemerintah Masih Susun Struktur Kepengurusan

Lanjutkan Terus Reformasi Polri

Bebas dari Fitnah Pemerkosaan, Petani Sergai Bangkit Gugat Polisi dan Saksi

Harga Gabah Musim Gadu di Lhok Nga Lampaui HET, Kilang Padi Mon Blang Harapkan Bantuan Mesin Pengering

Kodam IX/Udayana Gelar Prosesi Sakral Pasupati Pataka, Pangdam: Wujudkan Tekad dan Komitmen Pengabdian

Polsek Kuta Gelar Upacara Tumpek Landep, Pasupati Sarana Dinas dan Doakan Keselamatan Tugas