Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Pemerintah Resmi Beri Lampu Merah Alih Fungsi Lahan

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pemerintah telah memberikan lampu merah terhadap praktik alih fungsi lahan pertanian.

Pernyataan tersebut disampaikan Nusron dalam audiensi bersama pimpinan DPR RI, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan sejumlah organisasi petani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

"Jadi ini kita sudah lampu merah alih fungsi lahan," tegas Nusron.

Baca Juga:

• Perubahan APBD 2025 Jadi Momentum Perkuat BUMD dan Reforma Agraria di Sumut

Ia menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah telah menetapkan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) minimal harus 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS). Saat ini, realisasi LP2B telah mencapai 89 persen.

Namun, Nusron mengingatkan bahwa jika dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) daerah suatu sawah ditetapkan bukan lagi untuk pertanian, maka lahan tersebut dianggap hilang meski secara fisik masih berupa sawah. "Kita anggap hilang semua, tinggal 71 persen," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pihaknya sudah menyurati seluruh bupati, wali kota, dan gubernur di Indonesia. Pemerintah pusat melarang keras alih fungsi lahan pertanian demi mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.

"Kementerian ATR akan mengundang seluruh kepala daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian untuk menyesuaikan RT/RW mereka, agar tidak ada lagi lahan sawah yang dialihkan peruntukannya," jelas Nusron.

Audiensi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi dua Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustofa. Hadir pula Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Plt Menteri BUMN Dony Oskaria, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

Langkah ini menjadi sinyal tegas pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta mencegah krisis akibat semakin sempitnya lahan pertanian produktif.*