Kabar Baik! Pemerintah Siapkan KUR Pertanian Rp300 Triliun, Dorong Ketahanan Pangan 2026

JAKARTA – Pemerintah tancap gas memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberian akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha tani.

Salah satu langkah strategisnya adalah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian sebesar Rp300 triliun pada 2026.

Skema pembiayaan ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan produksi sekaligus memperkokoh swasembada pangan.

Baca Juga:

• Bapanas Catat Penurunan Harga Beras, Cabai, dan Bawang Hari Ini

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan KUR pertanian menjadi instrumen utama pemerintah untuk memperluas akses modal bagi petani.

"Pemerintah terus mendorong pembiayaan melalui KUR pertanian. Tahun ini plafonnya Rp300 triliun," ujar Airlangga dalam Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Sepanjang 2025, penyaluran KUR pertanian telah mencapai Rp102 triliun.

Menurut Airlangga, plafon KUR bersifat fleksibel dan masih bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan, asalkan bersifat produktif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan nasional.

"Untuk pertanian, plafonnya bisa kita naikkan. Yang penting produktif dan mendukung produksi," tambahnya.

Produksi Pangan Nasional Meningkat

Data pemerintah menunjukkan capaian ketahanan pangan sepanjang 2025 menunjukkan tren positif.

Produksi beras nasional tercatat mencapai 34,71 juta ton, sedangkan produksi jagung sekitar 16 juta ton. Capaian tersebut dinilai cukup kuat untuk menopang kebutuhan pangan nasional sepanjang tahun.

"Kita bersyukur pada 2025 kemampuan ketahanan pangan membaik, termasuk produksi beras yang mencapai 34,71 juta ton," ujar Airlangga.

Bunga KUR Flat 6 Persen

Untuk mendorong akses pembiayaan lebih luas, pemerintah menetapkan suku bunga KUR 6 persen flat per tahun untuk semua pelaku usaha sektor produktif, tanpa batasan frekuensi akses. Kebijakan ini membuka peluang bagi UMKM untuk naik kelas dan bersaing.

"Dengan tanpa pembatasan frekuensi akses pembiayaan murah ini, tidak ada alasan bagi UMKM Indonesia untuk tidak naik kelas," tegas Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan perubahan regulasi terkait perpanjangan pengajuan KUR.

Mulai tahun ini, debitor dapat mengajukan KUR ulang tanpa batas setelah melunasi pinjaman pertama, termasuk untuk sektor produksi, pertanian, dan perdagangan ekspor, dengan tetap mempertahankan suku bunga 6 persen.

"Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk terus produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," pungkas Airlangga.*

(sp/ad)

Bapanas Catat Penurunan Harga Beras, Cabai, dan Bawang Hari Ini

Pemulihan Pascabanjir Bandang di Tapteng, Bupati Masinton Pastikan Sawah Produktif Kembali Normal

Mau Rezeki Lancar dan Hati Tenang? Amalkan Ayat Kursi Sesuai Sunnah

Perairan Asahan Dikejutkan Kemunculan Lumba-lumba Putih, Warga Ramai Rekam Video

Cegah Kemacetan, Dirlantas Polda Sumut Turun Langsung Atur Lalu Lintas

KPK Geledah Kantor DJP, Bawa Keluar Lima Koper Bukti Kasus Dugaan Korupsi