Bantuan Bedah Rumah 2026 Pakai Data BPS, Ini Syarat dan Kriteria Penerimanya
JAKARTA Program Bedah Rumah menjadi salah satu program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat memi
NASIONAL
JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai "tanaman ajaib" dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Selasa (3/2/2026).
Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menilai pengakuan Presiden merupakan langkah penting untuk menyoroti peran strategis sawit dalam menopang perekonomian nasional sekaligus kehidupan jutaan petani sawit rakyat di berbagai daerah.
"Kelapa sawit memang telah lama menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani sawit rakyat," ujar Sabarudin, Rabu (4/2/2026).Baca Juga:
Meski demikian, Sabarudin menegaskan, besarnya kontribusi petani sawit perlu diiringi dengan kebijakan yang benar-benar menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka.
SPKS mencatat, sekitar empat juta petani sawit rakyat di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
Sabarudin mengungkapkan masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan sawit di lapangan.
Salah satunya, sekitar 4.000 hektare lahan milik petani anggota SPKS dipasangi plang oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), padahal lahan tersebut telah dikelola petani selama bertahun-tahun.
"Pendekatan kebijakan seperti ini perlu dievaluasi agar lebih mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan hidup petani sawit rakyat," kata Sabarudin.
Selain itu, SPKS menyoroti keterlibatan petani sawit rakyat dalam rantai pasok program biodiesel berbasis sawit dan menekankan perlunya evaluasi pungutan ekspor crude palm oil (CPO) agar tidak merugikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
SPKS menegaskan pentingnya dialog langsung antara petani sawit rakyat dengan Presiden agar kebijakan sawit nasional benar-benar berpijak pada kondisi riil di lapangan dan melibatkan petani sebagai subjek utama tata kelola sawit Indonesia.
"Sejak lama petani sawit rakyat memiliki harapan untuk dapat berdialog langsung dengan Presiden. Dialog yang terbuka akan membantu menghadirkan kebijakan sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan petani," ujar Sabarudin.
SPKS meyakini, kelapa sawit baru layak disebut sebagai "tanaman ajaib" apabila pengelolaannya mampu menghadirkan keadilan, perlindungan hukum, kesejahteraan bagi petani sawit rakyat, dan membuka ruang dialog sehat antara negara dan petani sebagai fondasi utama industri sawit Indonesia.*
JAKARTA Program Bedah Rumah menjadi salah satu program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat memi
NASIONAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi warga terdampak gempa di Desa Rokilore, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, N
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyiapkan sekitar 14 hingga 15 poin perlawanan atau eksepsi menjelang sidang perkara dugaan pencemara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tidak puas dengan draf Rancangan Undan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memastikan penyele
EKONOMI
DELI SERDANG Sapu lidi asal Sumatera Utara semakin diminati pasar Asia. Nilai ekspor komoditas tersebut sepanjang 2026 hingga awal Septe
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menerima audiensi dan silaturahmi Himpunan Mahasiswa Islam
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima audiensi perwakilan PT Hijau Surya Biotechindo untuk membahas peluang kerja sama
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggar
PEMERINTAHAN