Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
SIMALUNGUN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti ketimpangan distribusi minyak goreng di daerahnya, meski Sumatera Utara merupakan salah satu penghasil kelapa sawit dan crude palm oil (CPO) terbesar di Indonesia.
Ia mengaku heran karena di tengah besarnya produksi, masyarakat justru masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga dan ketersediaan yang stabil.
"Sumatera Utara ini salah satu penghasil kelapa sawit dan CPO, tapi kadang-kadang nyari minyak makan susah," kata Bobby dalam acara Pekan Inovasi dan Investasi Sumut di Kabupaten Simalungun, Kamis, 11 Juni 2026.Baca Juga:
Bobby menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji skema Domestic Market Obligation (DMO) Daerah atau kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam wilayah penghasil.
Skema tersebut diharapkan dapat mendorong sebagian hasil CPO diolah menjadi minyak goreng untuk kebutuhan lokal.
Menurutnya, selama ini distribusi minyak goreng dari daerah penghasil justru lebih banyak mengalir ke Pulau Jawa dan wilayah Indonesia bagian timur karena faktor harga.
"DMO nasional 35 persen, tapi kebanyakan tidak kembali ke daerah penghasil. Akibatnya kita sebagai produsen justru kesulitan minyak goreng," ujarnya.
Dalam usulan yang masih bersifat wacana tersebut, Bobby menyebut sekitar 30 persen dari kewajiban DMO diharapkan bisa dialokasikan untuk kebutuhan daerah penghasil, seperti Sumatera Utara.
Namun, ia menegaskan skema itu tidak boleh melibatkan perusahaan yang memiliki afiliasi langsung dengan produksi dan pengolahan sawit.
Ia mencontohkan, jika perkebunan, pabrik kelapa sawit, hingga refinery berada dalam satu kelompok usaha, maka distribusi DMO tidak boleh dikelola dalam lingkup perusahaan yang sama.
"Nanti yang beli 30 persen itu bisa BUMD, supaya lebih terbuka dan tidak terpusat di kelompok usaha yang sama," kata Bobby.
Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk mulai membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berperan dalam pengelolaan dan distribusi minyak goreng di tingkat lokal.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL