Zulhas: Pemerintah Bangun Budi Daya Ikan di 40 Ribu Desa, Targetkan Indonesia Jadi Raja Ekspor Protein

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan program besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan pemerintah akan membangun budi daya ikan di 40 ribu desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada protein.

Program tersebut menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah setelah Indonesia dinilai berhasil memperkuat produksi pangan berbasis karbohidrat.

Baca Juga:

• Jembatan Tanjung Horbo di Waterfront City Pangururan Amblas, Bupati Samosir Turun Tangan

Kini, fokus pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional.

"Kami rapat koordinasi untuk mengawal, mengamankan, menyukseskan, satu, Kampung Nelayan Merah Putih. Yang kedua, akan dibangun budi daya (ikan) di 40 ribu desa. Ya, itu pekerjaan sangat besar juga. Tidak kalah dengan Koperasi Desa Merah Putih, besar sekali ya," kata Zulhas di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta sejumlah pejabat kementerian terkait di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Zulhas, program tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat kemandirian pangan, tidak hanya dari sisi beras dan komoditas karbohidrat, tetapi juga protein hewani.

Pemerintah menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri sekaligus menjadi salah satu negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia, khususnya ikan dan udang.

Untuk mencapai target itu, pemerintah menyiapkan dua program utama, yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan pengembangan desa tematik budi daya ikan di 40 ribu desa.

Zulhas menjelaskan, desa tematik tersebut akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Jenis ikan yang dibudidayakan tidak akan diseragamkan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kondisi wilayah.

Ia menegaskan desa tematik budi daya ikan berbeda dengan Kampung Nelayan Merah Putih.

Program tersebut akan tersebar di berbagai desa yang memiliki potensi pengembangan sektor perikanan.

Menurutnya, pelaksanaan program membutuhkan koordinasi lintas kementerian agar berjalan sesuai target.

Sejumlah kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Ini perlu dikoordinasi sehingga ini kita kawal betul agar sukses seperti kita mengawal program-program yang lain," ujar Zulhas.

Ia mencontohkan tingginya permintaan ikan patin dari Arab Saudi yang hingga kini belum dapat dipenuhi secara maksimal karena keterbatasan produksi dalam negeri.

Melalui pembangunan desa tematik, pemerintah berharap produksi ikan nasional meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus membuka peluang ekspor ke berbagai negara.

Menurut Zulhas, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyiapkan benih sesuai dengan komoditas yang dibutuhkan setiap daerah.

"Ikan (yang akan dibudi daya) macam-macam. Nanti tergantung KKP yang akan siapin bibitnya. Nanti lihat, setahun lagi tiap hari orang akan ngomong soal ikan. (Ini) akan dimulai secepatnya," tegasnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 40 ribu desa tematik budi daya ikan dilakukan secara bertahap hingga 2029.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan nasional, memperkuat swasembada protein, memperluas lapangan kerja di desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan.* (d/ad)

Jembatan Tanjung Horbo di Waterfront City Pangururan Amblas, Bupati Samosir Turun Tangan

Polresta Deli Serdang Dalami Dugaan Penyimpangan Program Sawit PTPN IV, Manajemen Belum Hadiri Klarifikasi

Pemprov Sumut Bangun Ruang Kelas Baru di SMK Kepulauan Nias, Ini Pesan Wagub Surya

KPK Periksa Sejumlah Kepala OPD Langkat Terkait Kasus Suap Proyek dan Gratifikasi Bupati Ondim

Kadis Perhubungan Deli Serdang Suryadi Aritonang Mundur, Ini Alasannya

Kahiyang Ayu Buka Bimtek PKK Sumut, Dorong Penguatan Kapasitas Kader dan Digitalisasi Administrasi