JAKARTA -Seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) yang telah bertugas empat bulan sejak dilantik pada November 2024 dan telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari instansi pemerintah, kini tidak lagi bertugas karena jabatannya dibegal diduga oleh mafia politik.
Pembegalan Jabatan RT diduga dilakukan dengan cara mengintimidasi verbal dan fitnah yang ditujukan kepada Pria berusia 53 tahun oleh perangkat wilayah di kelurahan setempat.
"Saya disuruh mundur jadi RT soalnya ada tuduhan kalau saya memalsukan dokumen, katanya saya bisa dilaporin, saya sendiri sama sekali gak tau kenapa dokumen palsu itu bisa ada," terang N, yang sudah menjadi mantan RT di wilayah Kemayoran, Minggu (16/03/2025).
Baca Juga:
Pria berinisial N berusia 53 tahun itu juga menyayangkan karena diduga perwakilan dari kelurahan yang turut hadir di rumah warga dinilai mendukung pengunduran dirinya sebagai Ketua RT.
"Kenapa setelah 4 bulan saya bertugas baru muncul adanya dokumen palsu, kalau emang ada dokumen saya yang palsu seharusnya saya sudah gugur waktu proses verifikasi data," keluhnya.
Baca Juga:
Pria yang pernah menjabat dua periode sebagai RT ini menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kecurangan maupun memalsukan data saat mendaftarkan diri sebagai calon RT, ia juga berharap oknum yang telah memasukan data palsu dapat terungkap.
Saat dimintai keterangan pada Sabtu malam perwakilan kelurahan enggan memberikan komentar.
(427)
Oleh Shohibul Anshor SiregarDALAM galeri pahlawan nasional yang didominasi tokoh Jawa dan Sumatra pesisir, Tuan Rondahaim Saragih Garingging
Opini
MADINA Puluhan warga Kecamatan Natal mendatangi Polres Mandailing Natal (Madina) untuk menyatakan dukungan penuh kepada penyidik Satreskri
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Proyek renovasi Sekolah Rakyat Tahap I C Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK Tapsel), K
Nasional
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar dalam program
Pendidikan
JAKARTA Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung penuh program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah dan berharap p
Kesehatan
ROKAN HILIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan klarifikasi terkait kasus penyelewengan bahan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapan besar agar TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantan
Nasional
TEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
Internasional
BANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
Nasional
YOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan Kriminal
