MEDAN -Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan memutuskan bahwa perkelahian antara dua anggota DPRD Medan, David Roni Sinaga dan Dodi Simangunsong, tidak melanggar etik.
Keputusan ini disampaikan oleh Ketua BKD DPRD Medan, Lailatul Badri, pada Senin (24/3/2025).
Baca Juga:
Namun, keputusan BKD tersebut menuai kritik tajam dari pengamat politik, Anwar Saragih.
Ia menilai bahwa putusan ini akan menjadi rekam jejak buruk bagi BKD DPRD Medan serta menciptakan preseden yang membahayakan bagi dunia politik di daerah tersebut.
Baca Juga:
"Putusan ini berarti menormalisasi kekerasan di gedung dewan. Nanti ada lagi yang adu jotos dan saling caci tak perlu lagi dipersoalkan," ujar Anwar Saragih, Selasa (25/3/2025).
Menurutnya, keputusan BKD ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD Medan.
Padahal, berdasarkan Peraturan DPRD Medan tentang Kode Etik, Pasal 8 dan Pasal 14, jelas disebutkan bahwa anggota DPRD dilarang melakukan tindakan hinaan, perbuatan tak pantas, dan segala tindakan yang dapat merendahkan martabat lembaga dewan.
"Kita tidak tahu apa yang ada di balik pintu, apa yang ada di balik meja. Masyarakat wajar menduga ada transaksi karena putusan BKD tak sesuai dengan Peraturan Kode Etik," tegasnya.
Dalam persidangan BKD yang digelar tertutup, hanya menghadirkan David Roni Sinaga dan Dodi Simangunsong tanpa ada kejelasan apakah menghadirkan saksi ahli sebagaimana diatur dalam Tata Tertib BKD.
"Kasus ini viral, seharusnya BKD bisa transparan bagaimana tata tertib yang dijalankan apakah sudah sesuai mekanisme atau belum," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus, menjadwalkan pemeriksaan internal terhadap David Roni Sinaga pada Selasa (25/3/2025).
Hal ini menyusul desakan dari 21 Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Kota Medan yang meminta pemecatan David Roni Sinaga.
David diketahui pernah terlibat dalam insiden kekerasan serupa pada November 2022 di sebuah klub malam.
Ketua DPC PDIP Medan, Hasyim, berjanji akan membawa desakan PAC tersebut ke dalam rapat pleno DPC PDIP Medan.
"Secara pribadi saya menyesali kejadian ini. Surat-surat dari teman PAC akan disertakan ke rapat pleno," ujar Hasyim.
Hasyim juga meminta Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Medan dan BKD untuk segera meminta klarifikasi dari David Roni Sinaga, yang hasilnya akan direkomendasikan ke DPD dan DPP PDI Perjuangan.
"Hanya DPD dan DPP yang bisa memutuskan sanksi PAW atau pemecatan. DPC hanya mengeluarkan rekomendasi," tutupnya.
(tb/a)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyoroti sejumlah anggaran yang dianggap tidak logis dan tidak efisien dalam pembeli
Pemerintahan
MEDAN Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025 di Kota Medan akan dijaga dengan ketat oleh pihak kepolisian. Polrestab
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), telah melaporkan tudingan terkait ijazah palsu kepada Polda Metro Jaya. Dal
Nasional
MEDAN Menjamurnya bangunan bermasalah di Kota Medan menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Medan yang membidangi sektor pembangunan. Salah
Pemerintahan
VATIKAN Dunia kini menanti keputusan penting dari jantung Gereja Katolik Roma. Setelah wafatnya Paus Fransiskus pada 21 April 2025, perhati
Internasional
MADINA Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menggelar acara Tabliq Akbar dan Sejuta Selawat yang berlangsung meriah di Lap
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution merespons kejadian semburan lumpur panas yang muncul di sekitar PT Sorik Marapi Geothe
Peristiwa
MALUKU Bentrokan berdarah antara warga Desa Lingat dan Desa Kandar, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, terjadi pada Se
Peristiwa
JAKARTA Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa saat ini stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Indon
Ekonomi
JAKARTA Hercules, tokoh yang dikenal sebagai mantan pemimpin kelompok, menegaskan bahwa dirinya tidak takut dengan Sutiyoso, mantan Kepala
Nasional
