Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
BALI — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa jabatan yang diembannya bukanlah untuk dilayani, melainkan sebagai amanah menjaga dan memelihara api ideologi partai agar tetap menyala.
Pernyataan tersebut disampaikannya secara tegas dalam Kongres VI PDI-P yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
"Saya bukan ketua umum untuk dilayani, saya adalah ketua umum supaya saya selalu dipercaya untuk menjaga api ideologi agar tidak padam," ucap Megawati di hadapan para kader partai.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga mengingatkan pentingnya menjaga ideologi bangsa, yakni Pancasila, sebagai warisan luhur yang dirumuskan oleh sang proklamator, Ir. Soekarno.
Ia menuturkan bahwa ayahnya adalah sosok utama yang berhasil merangkul berbagai ideologi saat masa pembentukan bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
"Saya ada bukti dari Pak Yani (Jenderal Ahmad Yani) yang mengatakan hanya Bung Karno yang menjabarkan Pancasila pada waktu itu," ujar Megawati.
Lebih jauh, Megawati menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi, melainkan buah pikiran asli Bung Karno yang hingga kini menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
"Saya minta izin untuk menulis dan mengatakan bahwa saya tahu secara otentik bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh Bung Karno," tambahnya.
Kongres ke-6 PDI-P yang dimulai pada Jumat (1/8/2025) ini resmi mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P untuk periode 2025–2030.
Pengukuhan dilakukan secara aklamasi bahkan sebelum sidang komisi dimulai, menandai dukungan penuh dari seluruh kader partai terhadap kepemimpinan Megawati.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK