Yasonna Laoly: Amnesti Hasto adalah Terobosan Politik Presiden Prabowo

BALI - Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasonna Laoly, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan terobosan politik penting yang mencerminkan respons terhadap aspirasi publik.

"Tentu kita sebagai partai mengapresiasi ini sebagai terobosan politik yang baik. Kita berharap ke depan pemerintah ini terus berjalan dengan baik, mendapat dukungan politik dari partai-partai dan masyarakat," ujar Yasonna di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (1/8/2025).

Yasonna, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, menilai keputusan ini mencerminkan kesediaan Presiden mendengar suara rakyat yang resah atas praktik penegakan hukum yang dianggap bermuatan politis.

"Presiden mendengar suara-suara dari rakyat tentang kondisi penegakan hukum kita. Maka beliau mengambil kewenangan sebagai presiden, sebuah keputusan politik," tegasnya.

Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku. Namun, dengan amnesti yang diberikan, status hukumnya akan dihapus dan ia segera bebas dari tahanan.

Yasonna juga menyatakan bahwa kasus Hasto maupun Thomas Lembong banyak dinilai sebagai bentuk kriminalisasi politik. Ia menegaskan, keputusan amnesti ini adalah bentuk kewenangan konstitusional presiden.

Lebih lanjut, Yasonna membantah isu bahwa amnesti ini merupakan bagian dari "tukar guling" politik antara Gerindra dan PDIP. Ia menyatakan PDIP belum mengambil keputusan untuk masuk kabinet dan tidak mengetahui secara pasti apa respons Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap kebijakan tersebut.

"Enggak pernah dipikirkan itu. Betul-betul inisiatif Presiden, tentu bersama tim hukumnya. Ini juga di luar perhitungan politik kita," tutupnya.*

(kp/j006)