
Sekretaris BKKBN Ajak Wartawan Aktif Suarakan Isu Kependudukan, Dorong Pemanfaatan Data Riil
BANYUMAS Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono,
NasionalJAKARTA -Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya yang absen pada retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada Februari 2025, untuk mengikuti retret gelombang kedua yang akan segera digelar.
Instruksi ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, pada Jumat (4/4/2025).
"Hal tersebut adalah arahan dari Bu Megawati," kata Basarah kepada wartawan, menjelaskan keputusan partai terkait retret kepala daerah yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga:
Basarah menambahkan bahwa kesepakatan telah tercapai, di mana kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret angkatan pertama, wajib mengikuti pada gelombang kedua.
Retret gelombang kedua ini bertujuan untuk memastikan seluruh kepala daerah dari PDIP mengikuti kegiatan yang dinilai penting tersebut.
Baca Juga:
Sikap Megawati kali ini berbeda dengan pada retret kepala daerah gelombang pertama yang berlangsung sehari setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
Saat itu, Megawati mengeluarkan surat instruksi yang meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan menuju retret di Magelang.
Surat instruksi tersebut berbunyi, "Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025.
Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum."
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar dengan konsep yang lebih sederhana, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Bima Arya mengatakan bahwa ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret secara total, dan sebagian dari mereka akan mengikuti pada gelombang kedua.
"Retret gelombang kedua akan diikuti oleh 25 kepala daerah, termasuk gubernur dan bupati/wakil bupati dari Bali yang sebelumnya absen, serta kepala daerah yang sempat bersengketa di Mahkamah Konstitusi," ujar Bima Arya seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Solo pada Kamis (3/4/2025).
Lokasi retret gelombang kedua belum dapat dipastikan, apakah akan tetap menggunakan Akademi Militer di Magelang atau berpindah ke tempat lain.
Konsep retret akan lebih minimalis, dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai 25 hingga 30 kepala daerah.
Kemendagri berencana untuk menggelar retret kepala daerah dalam tiga gelombang, dengan gelombang terakhir direncanakan setelah pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 selesai.
(bs/n14)
BANYUMAS Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono,
NasionalJAKARTA Dunia hiburan Indonesia kembali berduka. Musisi muda berbakat, Gustiwiw atau Gusti Irwan Wibowo, dikabarkan meninggal dunia pada
EntertainmentRIYADH Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) menyatakan bahwa Israel sedang melakukan berbagai upaya untuk menyeret Amerika
InternasionalBANGLI Arena sambung ayam (tajen) di Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, berubah menjadi lokasi perkel
PeristiwaBANDUNG Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang dialami Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Ia menyeb
PemerintahanJAKARTA Seruan kemerdekaan untuk Palestina menggema di kawasan Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu pagi (15/6/2025). S
PeristiwaJAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan transaksi digital di Indonesia, konsumen kini dihadapkan pada fenomena biaya tersembunyi atau hi
EkonomiCIREBON Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengecam keras aksi Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Casmari, yang vi
PemerintahanJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa susu merupakan bagian penting dari program pangan nasional. D
Pertanian AgribisnisBANDA ACEH Anggota Komisi III DPR Aceh dari Partai Aceh, Hj Salmawati SE MM, atau akrab disapa Bunda Salma, angkat bicara terkait sengket
Nasional