Isu Reshuffle Kabinet Mencuat Usai Lebaran, Guntur Romli: Menteri Blunder dan Rangkap Jabatan Harus Dievaluasi

• JAKARTA – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat usai Lebaran 2025 di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
• Sorotan tak hanya tertuju pada kinerja, tetapi juga komunikasi buruk sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya di pemerintahan.

  Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menilai, Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap para pembantunya.

• Baca Juga:
  

  • Presiden Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Perdana, Puluhan Menteri Hadir di Istana Negara
  • Dasco Tegaskan Amnesti Hasto Tak Ada Kaitannya dengan Dukungan PDIP ke Prabowo

• Ia menyarankan agar evaluasi mengacu pada hasil survei publik dan kinerja nyata para menteri.

  "Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden tapi malah membuat pernyataan yang blunder," ujar Guntur, Sabtu (5/4/2025).

  Baca Juga:
  

  • Amnesti untuk Hasto, Sinyal PDI-P dan Prabowo Kian Akrab?
  • Guntur Romli Nilai Hasto Kristiyanto Layak Divonis Bebas?, Sebut Tak Ada Bukti Memberatkan

  Ia mencontohkan pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, yang menuai kontroversi usai merespons teror kepala babi ke kantor redaksi Tempo.

• Menurut Guntur, pernyataan tersebut tidak pantas dan justru menormalisasi teror terhadap kebebasan pers.

  "Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers.

• Yang bisa bergurau untuk mengatakan tidak takut pada teror, yakni korban yang jadi sasaran," tambahnya.

  Tak hanya urusan komunikasi, Guntur juga menyoroti performa para menteri di bidang ekonomi, terutama di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah serta indeks saham yang terus anjlok dalam beberapa waktu terakhir.

  "Ini terkait juga dengan kinerja kabinet di bidang ekonomi," ungkapnya.

  Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rangkap jabatan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang juga menjabat sebagai CEO Danantara.

• Menurut Guntur, kondisi ini bisa menimbulkan konflik kepentingan dan kebingungan di tengah pelaku usaha.

  "Pemain bola sekaligus jadi wasit," kritiknya.

  Meski begitu, Guntur menyadari bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Ia menegaskan bahwa PDIP akan tetap konsisten sebagai partai di luar pemerintahan.

  "Reshuffle hak prerogatif presiden. PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan," tandasnya.

  Sementara itu, pihak Partai Demokrat sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo belum akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

• Namun, tekanan publik dan kondisi ekonomi bisa menjadi pertimbangan untuk perubahan komposisi kabinet.*
• (tb/n14)

Presiden Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Perdana, Puluhan Menteri Hadir di Istana Negara

Dasco Tegaskan Amnesti Hasto Tak Ada Kaitannya dengan Dukungan PDIP ke Prabowo

Amnesti untuk Hasto, Sinyal PDI-P dan Prabowo Kian Akrab?

Guntur Romli Nilai Hasto Kristiyanto Layak Divonis Bebas?, Sebut Tak Ada Bukti Memberatkan

Prabowo Klaim Angka Kemiskinan dan Pengangguran Turun, BPS Siap Rilis Data Hari Ini

Presiden Prabowo Resmi Luncurkan Koperasi Merah Putih di Klaten, Sasar 80 Ribu Desa dan Kelurahan