MEDAN -Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut), sejumlah nama mulai mencuat sebagai calon ketua.
Salah satu yang disebut-sebut menjadi pesaing terberat untuk posisi tersebut adalah Doli Sinomba Siregar.
Doli Sinomba Siregar, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP Partai Golkar, kini diprediksi akan meramaikan bursa pemilihan ketua Golkar Sumut periode 2025-2030.
Dengan pengalamannya di dunia politik, Doli dinilai memiliki kans besar untuk mengalahkan incumbent, Musa Rajekshah (Ijeck), anggota Komisi V DPR RI.
Ia pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Fraksi Golkar Sumut pada periode 2014-2019.
Selain itu, Doli juga pernah memegang jabatan sebagai Ketua Golkar Kabupaten Padang Lawas dan pengurus Majelis Kesejahteraan Rakyat (MKGR), yang merupakan sayap partai Golkar.
Perebutan posisi ketua Golkar Sumut menjadi semakin menarik mengingat posisi tersebut sangat strategis.
Partai Golkar telah berhasil meraih 22 kursi di DPRD Sumut pada Pemilu 2024 dan menempatkan kadernya, Surya, sebagai Wakil Gubernur Sumut.
Musda Golkar Sumut sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan tahun 2025, dan ini menjadi ajang penting untuk menentukan arah politik partai berlambang pohon beringin tersebut.
Selain Doli, beberapa nama lain juga turut bersaing dalam Musda Golkar Sumut, di antaranya Bupati Labuhan Batu Utara, Hendri Yanto Sitorus, Anggota DPRD Sumut, Irham Buana Nasution, dan Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian.
Dengan banyaknya nama besar yang muncul, dipastikan persaingan di musda ini akan berlangsung sangat ketat.
Ia merupakan paman dari Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Selain itu, Doli pernah mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan pada 2020.
Namun, ia memilih untuk mundur dari pencalonan, yang sempat diterpa isu tentang uang mundur, meski isu tersebut dibantah oleh Doli.
Dengan dinamika politik yang semakin berkembang, Musda Golkar Sumut 2025 diprediksi akan menjadi momen penting yang akan menentukan arah kebijakan politik di daerah ini.*