Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA -Pernyataan dua menteri Kabinet Prabowo Subianto yang menyebut Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai "bos" menuai sorotan tajam publik dan pakar politik.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, secara terang-terangan menyebut Jokowi masih sebagai atasan mereka saat bersilaturahmi ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025), di saat Presiden Prabowo tengah melaksanakan lawatan luar negeri.
"Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya," ucap Trenggono disusul Budi Gunadi yang juga menyebut Jokowi sebagai "bosnya" kepada awak media.
Pernyataan itu menuai reaksi keras dari Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, yang menilai sikap para menteri tersebut tak pantas dan tidak menunjukkan loyalitas kepada Presiden Prabowo.
"Para menteri yang bersilaturahmi ke kediaman Joko Widodo dan menyebutnya bos tentu layak ditendang dari Kabinet Prabowo Subianto," tegas Jamiluddin, Senin (14/4/2025).
Ia bahkan memperingatkan bahwa keberadaan menteri yang loyal pada Jokowi bisa menjadi duri dalam daging di pemerintahan Prabowo.
"Dengan menyebut Jokowi sebagai bos, para menteri tersebut hanya mengabdi kepada Jokowi. Bisa saja mereka menggembosi Prabowo," ujarnya.
Sementara itu, Politikus PKS, Mardani Ali Sera, mengingatkan potensi munculnya fenomena "matahari kembar" dalam pemerintahan.
"Silaturahmi tetap baik, tapi jangan sampai ada matahari kembar," kata Mardani.
Ia juga menegaskan pentingnya loyalitas tunggal terhadap Presiden saat ini, yakni Prabowo Subianto.
Berbeda pandangan, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, meminta agar silaturahmi tersebut tidak dipolitisasi secara berlebihan.
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL