Polrestabes Medan Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi, Dua Tersangka Ditahan
MEDAN Polrestabes Medan mengungkap dugaan kasus perdagangan bayi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Nama Tia Rahmania, dosen Universitas Paramadina sekaligus psikolog, kembali jadi sorotan usai dinyatakan tidak terbukti melakukan penggelembungan suara dalam Pemilu Legislatif 2024.
Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengabulkan gugatan yang diajukan Tia terhadap keputusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan.
Dalam putusannya, PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa Tia adalah peraih sah 37.359 suara, sesuai dengan Formulir D Hasil Pleno KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Sebelumnya, Tia dipecat dari keanggotaan partai dan digantikan oleh Bonnie Triyana atas tuduhan penggelembungan 1.629 suara.
"Menyatakan Penggugat tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana dalam putusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan," demikian bunyi putusan yang dikutip Jumat (18/4/2025).
Hingga kini, PDI Perjuangan belum memberikan pernyataan resmi terkait putusan tersebut.
Profil Singkat Tia Rahmania
Tia Rahmania lahir di Palangkaraya, 30 Maret 1979. Ia merupakan dosen tetap di Universitas Paramadina dan aktif sebagai Ketua APSI Banten serta Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Banten. Di dunia politik, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Banten I dan memperoleh suara terbanyak.
Namun, karier politiknya sempat terhenti usai mengkritik Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam forum Lemhannas. Setelah kritik tersebut viral, Tia diberhentikan dari PDIP dan posisinya di DPR digantikan Bonnie.
Meski demikian, Tia menolak diam dan menempuh jalur hukum. Kini, kemenangan gugatan di PN Jakarta Pusat membuka kembali peluang politiknya, sekaligus menjadi preseden penting bagi proses internal partai politik.
MEDAN Polrestabes Medan mengungkap dugaan kasus perdagangan bayi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Markas Besar Polri menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anggota Brimob terhadap dua pela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Kematian NS, bocah 12 tahun asal Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, masih dalam penyelidikan. Dugaan
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada Jumat, 20 Febr
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi wacana dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto.Menurut Paloh, Nas
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Sugiono) menyatakan belum ada keputusan terkait sosok anggota TNI yang akan menjabat sebagai Wakil Komandan
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Unit Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani dan mendukung program ketahanan pangan Presiden RI, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Sia
EKONOMI