JAKARTA -Nama Tia Rahmania, dosen Universitas Paramadina sekaligus psikolog, kembali jadi sorotan usai dinyatakan tidak terbukti melakukan penggelembungan suara dalam Pemilu Legislatif 2024.
Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengabulkan gugatan yang diajukan Tia terhadap keputusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan.
Dalam putusannya, PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa Tia adalah peraih sah 37.359 suara, sesuai dengan Formulir D Hasil Pleno KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Sebelumnya, Tia dipecat dari keanggotaan partai dan digantikan oleh Bonnie Triyana atas tuduhan penggelembungan 1.629 suara.
Baca Juga:
"Menyatakan Penggugat tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana dalam putusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan," demikian bunyi putusan yang dikutip Jumat (18/4/2025).
Hingga kini, PDI Perjuangan belum memberikan pernyataan resmi terkait putusan tersebut.
Baca Juga:
Profil Singkat Tia Rahmania
Tia Rahmania lahir di Palangkaraya, 30 Maret 1979. Ia merupakan dosen tetap di Universitas Paramadina dan aktif sebagai Ketua APSI Banten serta Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Banten. Di dunia politik, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Banten I dan memperoleh suara terbanyak.
Namun, karier politiknya sempat terhenti usai mengkritik Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam forum Lemhannas. Setelah kritik tersebut viral, Tia diberhentikan dari PDIP dan posisinya di DPR digantikan Bonnie.
Meski demikian, Tia menolak diam dan menempuh jalur hukum. Kini, kemenangan gugatan di PN Jakarta Pusat membuka kembali peluang politiknya, sekaligus menjadi preseden penting bagi proses internal partai politik.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal