Festival Nipah 2026 di Aceh Barat Angkat Budaya dan Ekonomi Warga Suak Timah
ACEH BARAT Bagi warga Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, nipah bukan sekadar tumbuhan yang tumbuh di rawa pes
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA -Desakan sejumlah purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat kritik tajam dari analis politik, Boni Hargens.
Ia menyebut usulan tersebut sebagai tindakan yang inkonstitusional dan berpotensi memperkeruh stabilitas politik nasional.
Desakan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang terdiri dari tokoh-tokoh senior militer seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
"Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal macam itu (usulan mengganti wapres) mustahil bisa terjadi. Presiden dan Wakil Presiden adalah dwitunggal yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu," tegas Boni kepada wartawan, Selasa (22/4).
Boni menjelaskan, tidak ada satu pun ketentuan hukum yang mengizinkan pergantian wakil presiden di tengah masa jabatan, kecuali melalui mekanisme pemakzulan yang telah diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
"Pemakzulan hanya dapat terjadi jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wapres," jelasnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini menilai, gerakan tersebut lebih bernuansa politik kekuasaan daripada kepentingan bangsa.
Ia menduga ada agenda terselubung untuk menggoyang stabilitas pemerintahan.
"Kita harus bisa membedakan politik kekuasaan dan politik kebangsaan. Kalau tidak suka dengan presiden atau wakil presiden, silakan bersaing secara demokratis di pemilu berikutnya," tegas Boni.
Ia pun mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk menahan diri dan tidak terjebak dalam upaya yang dapat merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun.
"Apa yang dilakukan kelompok yang menyudutkan Wapres Gibran adalah tindakan vulgar dan inkonstitusional. Ini bisa mengganggu stabilitas politik dan jalannya pemerintahan hasil pemilu," pungkasnya.*
(jp/a008)
ACEH BARAT Bagi warga Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, nipah bukan sekadar tumbuhan yang tumbuh di rawa pes
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Kasus dugaan pencurian barang berharga milik keluarga pasien di Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda, Banda Aceh, berakhir damai. P
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpina
NASIONAL
TAKENGON Personel Polres Aceh Tengah, Polda Aceh, menyisir sejumlah kawasan yang dinilai rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di w
NASIONAL
ACEH UTARA Menyempitnya kawasan hutan membuat ruang jelajah gajah di lanskap Cot Girek, Aceh Utara, semakin terbatas. Kondisi ini menyeb
NASIONAL
MEDAN Harga jagung di tingkat petani di Sumatera Utara masih bertahan tinggi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kenai
EKONOMI
MEDAN Kabel reefer milik kapal kargo MV Wan Hai 101 dicuri saat kapal tengah bersandar di Dermaga B BNCT Belawan, Kota Medan, Sumatera U
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Satuan Reserse Kriminal Polres Karo, Polda Sumatera Utara, menyelidiki kasus keracunan massal yang terjadi di SMK Bersama Berastagi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan skema pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang terdampak kabut asap akibat kebakaran
PENDIDIKAN
KARO Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sejak Selasa pagi, 8 Septemb
PERISTIWA