Kasus Narkoba Ko Erwin Meluas, Istri dan Dua Anak Ikut Ditangkap
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap tiga anggota keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin dalam kasus dugaan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Desakan sejumlah purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat kritik tajam dari analis politik, Boni Hargens.
Ia menyebut usulan tersebut sebagai tindakan yang inkonstitusional dan berpotensi memperkeruh stabilitas politik nasional.
Desakan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang terdiri dari tokoh-tokoh senior militer seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
"Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal macam itu (usulan mengganti wapres) mustahil bisa terjadi. Presiden dan Wakil Presiden adalah dwitunggal yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu," tegas Boni kepada wartawan, Selasa (22/4).
Boni menjelaskan, tidak ada satu pun ketentuan hukum yang mengizinkan pergantian wakil presiden di tengah masa jabatan, kecuali melalui mekanisme pemakzulan yang telah diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
"Pemakzulan hanya dapat terjadi jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wapres," jelasnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini menilai, gerakan tersebut lebih bernuansa politik kekuasaan daripada kepentingan bangsa.
Ia menduga ada agenda terselubung untuk menggoyang stabilitas pemerintahan.
"Kita harus bisa membedakan politik kekuasaan dan politik kebangsaan. Kalau tidak suka dengan presiden atau wakil presiden, silakan bersaing secara demokratis di pemilu berikutnya," tegas Boni.
Ia pun mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk menahan diri dan tidak terjebak dalam upaya yang dapat merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun.
"Apa yang dilakukan kelompok yang menyudutkan Wapres Gibran adalah tindakan vulgar dan inkonstitusional. Ini bisa mengganggu stabilitas politik dan jalannya pemerintahan hasil pemilu," pungkasnya.*
(jp/a008)
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap tiga anggota keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin dalam kasus dugaan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
MAGETAN Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suratno (SN), tak kuasa menahan tangis saat digiring penyidik Kejaksaan Negeri Magetan menuju mobi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah bocoran terkait iPhone 18 Pro yang disebutsebut membawa perubahan besar pad
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Logam Mulia terpantau stagnan pada perdagangan Jumat, 24 April 2026. Harga
EKONOMI
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI kembali menjadi perhatian pelaku usaha mikro, kecil, dan m
EKONOMI
Oleh Gerry SoejatmanRENCANA Presiden Prabowo Subianto untuk mendatangkan 200 helikopter mulai Januari 2026 merupakan manuver strategis yang
OPINI
LANGSA Ustaz Sanjaya Abdullah mengingatkan pentingnya menjadi mukmin yang kuat secara iman, mental, dan akhlak, bukan pribadi yang rapuh
AGAMA
MEDAN Perum Bulog mencatat cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5 juta ton secara nasional. Angka ini disebut sebagai stok tertinggi s
EKONOMI
LABUSEL Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro meresmikan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Desa Teluk Panji I
PEMERINTAHAN
MEDAN Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Utara 2027 menekankan arah pembangun
PEMERINTAHAN