JAKARTA -Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membantah pernyataan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti yang menyebut dirinya sebagai pemilik nomor ponsel berkontak 'Sri Rejeki Hastomo'. Menurut Hasto, tudingan tersebut hanyalah asumsi belaka dan sudah dijelaskan sebelumnya oleh stafnya.
"Ya tadi itu kan pendapat, itu asumsi," ucap Hasto usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
Hasto menegaskan bahwa nomor tersebut adalah milik kesekretariatan DPP PDIP dan telah dijelaskan secara gamblang oleh stafnya, Kusnadi, dalam sidang sebelumnya pada Kamis (8/5).
"Itu sudah dijelaskan oleh saksi yang berkompeten, yang mengalami dan melihat langsung. Nomor itu milik sekretariat DPP partai," lanjut Hasto.
Pernyataan Berbeda dari Penyidik KPK
Sebelumnya, dalam kesaksiannya, penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti mengungkap bahwa ponsel dengan nama kontak Sri Rejeki Hastomo sebenarnya adalah milik Hasto. Ponsel tersebut disita dari Kusnadi saat penggeledahan dalam kasus perintangan penyidikan dan suap PAW Harun Masiku.
Rossa menyebut, ponsel itu sempat berada dalam penguasaan Hasto dan dititipkan kepada Kusnadi menjelang pemeriksaan Hasto oleh KPK. Dalam ponsel tersebut, penyidik menemukan sejumlah catatan dan percakapan yang berkaitan langsung dengan Hasto.
"Ada percakapan dan catatan yang meyakinkan bahwa HP tersebut adalah milik terdakwa," ujar Rossa dalam persidangan.
Nomor Asing dan Hambatan Forensik
Lebih lanjut, Rossa mengungkap bahwa nomor dalam kontak Sri Rejeki Hastomo menggunakan kode negara asing (+447, Inggris), yang membuat proses konfirmasi kepemilikan menjadi lebih sulit dari sisi forensik.
"Kami agak kesulitan karena nomor telepon menggunakan nomor luar negeri. Tapi dua-duanya, baik milik Sri Hastomo maupun yang satu lagi, menggunakan nomor asing," jelas Rossa.
Rossa juga menyatakan total tiga unit ponsel disita, dengan dua di antaranya diyakini dimiliki langsung oleh Hasto dan Kusnadi.
Respons Politik dan Agenda Sidang Lanjutan
Kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan nama Harun Masiku serta dugaan keterlibatan Hasto Kristiyanto terus bergulir. Sidang-sidang berikutnya diprediksi akan semakin tajam membedah bukti komunikasi digital yang menghubungkan para pihak.
Publik kini menantikan apakah fakta-fakta baru ini akan memperkuat dakwaan atau justru memperjelas posisi hukum Hasto.*
(dc/j006)
DENPASAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menegaskan bahwa pariwisata Bali harus teta
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan nasiona
PENDIDIKAN
MEDAN Empat anak ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di sebuah kolam ikan milik warga di Desa Rondaman, Kecamatan Halongonan Tim
PERISTIWA
MEDAN Istri Wakil Wali Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menambah dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana.
NASIONAL
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi puncak arus mudik Lebaran 1447 Hijriah atau 2026 Masehi akan terjadi pada 16 Ma
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan aparat penegak hukum (AP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden RI ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia harus me
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan strategis di Indonesia terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan S
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Delpedro Marhaen dan tiga rekannya dari dakwaan penghasutan dalam aksi unjuk rasa ya
HUKUM DAN KRIMINAL
