DELI SERDANG -Partai Amanat Nasional (PAN) secara tegas menolak wacana penggunaan hak angket oleh DPRD Deliserdang terhadap Bupati Asri Ludin Tambunan.
Penolakan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD PAN Deliserdang, Irawan, pada Senin (12/5/2025).
Baca Juga:
Menurut Irawan, tidak ada urgensi yang cukup kuat untuk menggunakan hak istimewa DPRD tersebut.
Ia menilai, wacana angket ini tidak mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat dan tidak didukung oleh bukti yang menguatkan.
Baca Juga:
"Soal angket DPRD Deliserdang, PAN memandang tidak ada hal yang urgent. Karena PAN melihat tidak mewakili aspirasi seluruh masyarakat, dan belum ada hal yang menguatkan dukungan terhadap angket tersebut," ujar Irawan.
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Ketua DPW PAN Sumatera Utara, Syah Afandi, yang turut menyampaikan pandangan serupa agar PAN tidak terlibat dalam wacana angket tersebut.
Menariknya, meskipun PAN tidak mendukung pencalonan Asri Ludin Tambunan dalam pemilihan Bupati tahun lalu, Irawan menyatakan bahwa partainya tetap mengedepankan pemikiran yang rasional dalam menilai kebijakan pemerintah daerah.
"Walau kita tidak mendukung calon Bupati kemarin, tapi kita tidak dukung angket karena memandang belum perlu dilakukan saat ini," tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Deli Serdang mewacanakan hak angket terhadap Bupati Asri Tambunan, dengan alasan adanya kebijakan yang dianggap melanggar aturan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.
Salah satu pemicunya adalah pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, Yusuf Batubara, yang dianggap belum memiliki kekuatan hukum tetap.
Namun menurut Irawan, pemberhentian tersebut merupakan bagian dari kewenangan kepala daerah dan tidak cukup kuat dijadikan alasan untuk menggulirkan hak angket.
"Kalau pun soal pemberhentian Kades itu, kan memang ada kewenangan seorang Bupati melakukannya. Kami nilai itu tidak menggambarkan hal yang urgent," pungkasnya.*
(tm/a008)
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal