Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan pejabat politik yang dapat menjabat lantaran diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Pernyataan ini disampaikan dalam pembekalan kepala daerah pemenang Pilkada 2024 se-Indonesia yang digelar di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta sejumlah kader partai.
Dalam sambutannya, Djarot menegaskan bahwa kepala daerah dipilih melalui proses politik yang melibatkan partai.
Ia menyatakan, "PDI Perjuangan adalah partai politik. Kepala daerah adalah pejabat politik. Karena diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dan dipilih melalui proses politik. Betul?"
Djarot menambahkan, "Artinya, Anda semua tidak akan bisa menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah tanpa partai politik. Betul?"
Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan bahwa peran partai politik bukan sekadar sebagai pengusung dalam pemilihan kepala daerah, melainkan juga sebagai alat perjuangan dalam membentuk karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
"Kalau begitu, partai itu apa? Anggaran dasar Pasal 6 itu menegaskan di situ bahwa partai adalah alat perjuangan guna membangun dan membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila," jelas Djarot.
Djarot juga menekankan pentingnya pembentukan karakter anggota partai sebagai tujuan utama partai politik, yang pada akhirnya bertujuan mewujudkan cita-cita Reformasi sesuai dengan UUD 1945, yaitu Indonesia yang sejahtera, berkeadilan sosial, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
"Mewujudkan Indonesia sejahtera, berkeadilan sosial yang bergaulan dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," pungkas Djarot.*
(sp/a008)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN