Sementara itu, pihak Presiden melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa Jokowi tidak akan menanggapi isu tersebut secara terbuka, dan hanya akan menunjukkan dokumen-dokumen pribadi kepada pihak yang memiliki kepentingan hukum.
Polemik ini terus memantik pro-kontra, dengan sebagian pihak menilai upaya ini sebagai bentuk serangan politik, sementara lainnya mendorong transparansi dan penegakan hukum.*