Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Sidang dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Dalam persidangan Senin (30/3/2026), ahli pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak), Meidijati, menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak mencatat adanya aliran dana senilai Rp 809 miliar.
"Berdasarkan laporan SPT yang disampaikan Pak Nadiem, tidak ada angka yang persis sama Rp 809 miliar yang menunjukkan beliau menerima uang tersebut," ujar Meidijati saat bersaksi.Baca Juga:
Meidijati menambahkan, angka Rp 809 miliar memang tercatat dalam SPT PT Gojek Indonesia, yang merupakan bagian dari investasi Google ke Gojek pada 2021.
Namun, untuk memastikan aliran dana ke rekening pribadi Nadiem, pengawasan tidak cukup hanya dari SPT tahunan.
"SPT adalah saldo akhir tahun, bukan per transaksi. Untuk memeriksa detail aliran dana, harus membuka rekening pribadi Pak Nadiem," jelasnya.
Kasus ini menyoroti dugaan kerugian negara sebesar Rp 2,1 triliun terkait pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem disebut memperkaya diri sendiri sebesar Rp 809 miliar dengan memanfaatkan posisinya agar Google menjadi penguasa tunggal dalam pengadaan perangkat TIK di lingkungan Kemendikbudristek.
Selain Nadiem, tiga terdakwa lain, termasuk mantan Konsultan Teknologi Ibrahim Arief, dan pejabat KPA Mulyatsyah serta Sri Wahyuningsih, juga menghadapi dakwaan serupa.
Sidang kali ini menyoroti pentingnya bukti dokumen transaksi dan laporan keuangan perusahaan untuk menegaskan aliran dana, bukan semata laporan SPT tahunan.
Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan Chromebook menambah sorotan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran di sektor pendidikan.*
(k/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL