Kasus Narkoba Katingan yang Tewaskan 3 Polisi Masuk Tahap Baru, Tiga Tersangka Dilimpahkan
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih menyiapkan akses kredit murah bagi masyarakat desa, dengan bunga hanya 6% per tahun.
Langkah ini diharapkan menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil, terutama bagi masyarakat yang kerap terjebak praktik rentenir dan pinjaman online berbunga tinggi.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan skema pembiayaan akan disalurkan melalui unit lembaga keuangan ultra mikro di bawah naungan Kopdeskel Merah Putih. Pihaknya akan memantau kebutuhan likuiditas di setiap desa untuk memastikan keberlanjutan program.Baca Juga:
"Nanti di setiap Koperasi Desa ada lembaga keuangan mikronya, kita akan lihat seberapa banyak pembiayaan yang dibutuhkan di desa tersebut," ujar Ferry, Senin (30/3/2026).
Selain menyediakan akses kredit murah, Kopdeskel Merah Putih juga berperan sebagai offtaker, menyerap hasil produksi masyarakat, serta menyediakan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti kesenjangan akses pembiayaan. Ia menyebut masyarakat kecil sering dibebani bunga tinggi, sementara pengusaha besar mendapatkan fasilitas bunga rendah.
Dengan Kopdeskel Merah Putih, rakyat kecil bisa menikmati kredit dengan bunga 6% per tahun.
"Masa orang miskin dikenakan 1% sehari, sementara pengusaha besar hanya 7–12% per tahun.
Dengan Koperasi Merah Putih, kita turunkan menjadi 6% per tahun," kata Prabowo.
Program ini diharapkan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, mengurangi ketergantungan pada rentenir, serta mendorong produktivitas lokal melalui dukungan pembiayaan dan pasar yang lebih adil.*
(d/dh)
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL