Dokter Tifa Cabut Praperadilan Usai Tak Ditahan, Fokus Hadapi Proses Persidangan
JAKARTA Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Tifauziah Tyassuma
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN– Sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Utara dilaporkan bergabung dengan Partai Gerindra.
Langkah politik ini dinilai sebagai bentuk pencarian "back-up" politik seiring Gerindra menjadi partai penguasa usai Pemilu 2024.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sugiat Santoso, membenarkan bahwa sejumlah kepala daerah telah menyatakan kesiapan untuk bergabung dan saat ini sedang dalam proses pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerindra.
"Masih proses (pembuatan KTA), nanti akan diumumkan secara resmi siapa saja kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bergabung," ujar Sugiat, Kamis (15/5/2025).
Sugiat menyebutkan bahwa sejauh ini terdapat empat kepala daerah dan empat wakil kepala daerah yang secara lisan telah menyatakan bergabung.
Mereka juga sudah menyambangi Kantor DPD Gerindra Sumut.
"Beberapa yang sudah menyatakan secara lisan itu seperti Bupati Deli Serdang, Bupati Labuhanbatu, Bupati Padang Lawas, Wali Kota Padangsidimpuan. Dari wakil kepala daerah ada Wakil Bupati Pakpak Bharat, Wakil Bupati Karo, Wakil Bupati Asahan, dan Wakil Bupati Mandailing Natal," paparnya.
Langkah sejumlah kepala daerah ini juga mendapat sorotan dari akademisi.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Faisal Riza, menilai fenomena ini sebagai upaya kepala daerah mengamankan posisi politik mereka di tengah dinamika kekuasaan nasional.
"Fenomena ini bisa dipahami sebagai langkah politik aman. Gerindra sebagai partainya presiden terpilih dan partai berkuasa kini menjadi magnet bagi politisi, terutama bagi kepala daerah yang membutuhkan dukungan politik, anggaran, dan kebijakan selaras dari pemerintah pusat," jelas Faisal.
Ia menambahkan, selain kebutuhan akan dukungan kebijakan, para politisi kepala daerah juga mempertimbangkan masa depan karier politik mereka di tengah minimnya kaderisasi di beberapa partai politik lain.
"Gerindra dipandang lebih potensial dan menjanjikan dalam perhelatan politik ke depan. Banyak politisi butuh kepastian karier politik, dan Gerindra tampaknya menawarkan ruang yang lebih menjanjikan dibandingkan partai lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo telah resmi bergabung dengan Gerindra sejak Mei 2024, setelah dipecat dari keanggotaan PDIP.
Fenomena migrasi politik ini menjadi sorotan publik, mengingat penguatan posisi Gerindra di tingkat nasional bisa berdampak langsung pada peta politik lokal menjelang Pilkada 2024 dan Pemilu 2029.*
(d/a008)
JAKARTA Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Tifauziah Tyassuma
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Yakub F. IsmailFENOMENA pemadaman listrik atau sering diistilahkan dengan byar pet belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat.Mes
OPINI
JAKARTA Perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI periode 2026, Hery Susanto,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya adaptasi, inovasi, dan kredibilitas dalam dunia media di tengah pes
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 re
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya mengimplementasikan nilainilai Alquran d
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMAN 7 Banda Aceh berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Dr. Taufiq A. Rahim, menegaskan bahwa wilayah Gas Blok South Andaman yang berada sekit
EKONOMI
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, secara resmi melepas kontingen Taekwondo Setda Aceh (TSA) yang akan berlaga pada aj
OLAHRAGA
BANDA ACEH Dugaan akumulasi utang senilai Rp416 miliar yang membelit Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh menda
POLITIK