JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapat undangan untuk menghadiri Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan MPR RI, Selasa (20/5/2025).
Meski undangan telah dikirimkan, Puan menyebut belum ada konfirmasi kehadiran dari Megawati maupun Prabowo hingga siang hari.
"Insyaallah. Insyaallah, kita lihat nanti kepastiannya," kata Puan saat ditemui usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).
Baca Juga:
Puan mengatakan, pihak panitia tetap menantikan kehadiran dua tokoh penting tersebut.
Namun hingga saat ini, ia belum menerima kepastian dari Megawati maupun Presiden Prabowo.
Baca Juga:
"Sampai saat ini belum ada konfirmasi kehadiran Presiden atau Ibu Mega, tapi undangannya memang ada. Kita lihat, masih ada waktu," tambahnya.
Sarasehan yang digelar di Kompleks Parlemen mengangkat tema "Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang Menuju Indonesia Raya" dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional lintas bidang dan institusi.
Pertemuan ini berpotensi menjadi momen penting, karena jika Megawati dan Prabowo hadir secara bersamaan, maka itu akan menjadi forum resmi publik pertama yang mempertemukan dua figur sentral tersebut pasca Pemilu 2024.
Kehadiran mereka dinilai penting dalam rangka menyatukan visi kebangsaan di tengah dinamika geopolitik dan transisi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.*
(kp/a008)
DELI SERDANG Muhammad Razali dan Budi Syahputra alias Kecut resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mel
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik