JAKARTA– Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menerima dana bantuan keuangan partai politik (parpol) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.071.345.000.
Dana tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
Baca Juga:
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan apresiasi atas bantuan keuangan dari pemerintah tersebut.
Ia menilai dana tersebut sangat bermanfaat untuk menopang kegiatan operasional partai, meski belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan organisasi.
Baca Juga:
"Meskipun kami tahu bahwa nilai itu belum cukup untuk mendukung seluruh kegiatan partai kami dalam tahun-tahun mendatang, tapi kami merasa sangat terbantu untuk kegiatan operasional," ujar Muzani.
Audit Dana Parpol 2024 Dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian
Muzani juga mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, Gerindra menerima bantuan keuangan partai politik sebesar Rp18.213.965.500.
Dari jumlah tersebut, 88,13 persen atau Rp16.051.586.740 digunakan untuk kegiatan pendidikan politik, sementara sisanya Rp2.162.378.760 (11,87 persen) dialokasikan untuk kebutuhan operasional partai.
Dana tahun 2024 itu, lanjut Muzani, telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan hasil audit dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Dari proses itu, kami telah diaudit oleh BPK tahun 2024 dan predikat yang diberikan kepada partai kami adalah wajar tanpa pengecualian," tegasnya.
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), Kejaksaan Tinggi NTT, serta Aliansi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Zulhijah 1446 Hijriah pada
Agama
ASAHAN Sebanyak 9.360 kilogram atau 9,3 ton mangga asal Thailand dimusnahkan oleh Bea Cukai Teluknibung bekerja sama dengan Balai Karanti
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi membuka proses seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk lima posisi strate
Pemerintahan
JAKARTA Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) memastikan keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Univers
Nasional
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memastikan Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, benar pernah menempuh pe
Nasional
JAKARTA Bareskrim Polri terus mendalami laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Hingga saat
Nasional
JAKARTA Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) memastikan bahwa Presiden ke7 RI, Jo
Nasional
BLORA Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah menangkap Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (P
Hukum dan Kriminal
SERDANG BEDAGAI Kejaksaan Negeri (Kejari) Serdang Bedagai terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kre
Hukum dan Kriminal