Umat Islam Perlu Jaga Konsistensi Ibadah agar Terhindar dari Futur
BANDA ACEH Direktur AlQur&039an Language Center, Zikran Amnar, mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi ibadah agar tidak terjebak
AGAMA
JAKARTA– Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menerima dana bantuan keuangan partai politik (parpol) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.071.345.000.
Dana tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan apresiasi atas bantuan keuangan dari pemerintah tersebut.
Ia menilai dana tersebut sangat bermanfaat untuk menopang kegiatan operasional partai, meski belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan organisasi.
"Meskipun kami tahu bahwa nilai itu belum cukup untuk mendukung seluruh kegiatan partai kami dalam tahun-tahun mendatang, tapi kami merasa sangat terbantu untuk kegiatan operasional," ujar Muzani.
Audit Dana Parpol 2024 Dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian
Muzani juga mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, Gerindra menerima bantuan keuangan partai politik sebesar Rp18.213.965.500.
Dari jumlah tersebut, 88,13 persen atau Rp16.051.586.740 digunakan untuk kegiatan pendidikan politik, sementara sisanya Rp2.162.378.760 (11,87 persen) dialokasikan untuk kebutuhan operasional partai.
Dana tahun 2024 itu, lanjut Muzani, telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan hasil audit dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Dari proses itu, kami telah diaudit oleh BPK tahun 2024 dan predikat yang diberikan kepada partai kami adalah wajar tanpa pengecualian," tegasnya.
BANDA ACEH Direktur AlQur&039an Language Center, Zikran Amnar, mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi ibadah agar tidak terjebak
AGAMA
BINJAI Masyarakat Binjai Utara menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Kota Binjai, Arif Jaka Sona, dari Fraksi PDI Perjuangan, di daerah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerapan kebijakan work from home
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa laporan dugaan makar terhadap pengamat politik Saiful Mujani belum tentu berlanjut ke proses h
HUKUM DAN KRIMINAL
MADIUN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 12 lokasi di Kota Madiun, Jawa Timur, sejak Senin, 6 April 2026 hingga Kamis, 9 Ap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengusaha Insanul Fahmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaa
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di lemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang diduga melakukan penipuan d
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memastikan seluruh korban dalam peristiwa tanah longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibola
PEMERINTAHAN