Gerindra Dukung Penulisan Ulang Sejarah, Termasuk Peristiwa 1965 dan Pelanggaran HAM

JAKARTA -Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap setiap upaya penulisan ulang dan pelurusan sejarah Indonesia, termasuk sejarah yang berkaitan dengan peristiwa 1965 dan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, saat ditemui di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).

Menurut Muzani, penulisan sejarah yang didasarkan pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan sangat penting agar generasi muda dapat memahami perjalanan bangsa secara utuh.

"Setiap upaya untuk menuruskan penulisan sejarah itu sesuatu yang baik. Makin banyak penulisan sejarah yang disajikan kepada generasi muda, itu sesuatu yang positif," ujar Muzani.

Pernyataan ini merupakan respons terhadap kritik mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang menyoroti masih adanya versi-versi sejarah 1965 yang saling bertentangan.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengubah narasi sejarah dalam kurikulum secara sepihak.

Muzani menambahkan bahwa sejarah tidak memiliki satu versi kebenaran yang final. Namun, penyusunan sejarah tetap harus berbasis pada data dan fakta objektif.

"Sejarah itu tidak pernah mendapatkan kebenaran final. Tapi yang harus disajikan adalah fakta dan data apa adanya. Biar pembaca, generasi muda, yang menilai tentang kebenaran sejarah itu," katanya.

Saat ditanya apakah Gerindra juga mendorong pelurusan sejarah terhadap peristiwa 1965 dan pelanggaran HAM, Muzani menegaskan bahwa dukungan tersebut mencakup seluruh perjalanan sejarah bangsa.

"Semua sejarah. Semua sejarah yang menjadi perjalanan bangsa ini," tegasnya.*

(km/j006)