Kadis BMBKCK Sumut Tegaskan Tak Toleransi Material Ilegal untuk Proyek Jalan di Paluta
MEDAN Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menegaskan tidak akan mentol
PEMERINTAHAN
JAKARTA– Wakil Ketua Umum (Waketum) Pro Jokowi (Projo), Freddy Alex Damanik, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera meningkatkan status hukum Roy Suryo dan para terlapor lainnya menjadi tersangka atas dugaan penyebaran informasi palsu terkait ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Desakan ini muncul setelah Bareskrim Polri secara resmi menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, sekaligus mengonfirmasi keaslian dokumen tersebut.
Hasil penyidikan Bareskrim bahkan menyebut bahwa ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding yang diverifikasi.
"Kami mendesak Polda Metro Jaya agar segera menaikkan proses menjadi penyidikan dan menetapkan status Roy Suryo, dkk menjadi tersangka serta menahan mereka semua," ujar Freddy, Jumat (23/5/2025).
Menurut Freddy, pernyataan-pernyataan Roy Suryo dan kelompoknya terkait ijazah Presiden bukan merupakan bentuk kritik, melainkan serangan pribadi yang bertujuan mendiskreditkan kepala negara.
Ia menilai tindakan mereka berpotensi mengganggu stabilitas dan menyesatkan opini publik.
"Kami melihat mereka masih saja membuat kisruh publik, padahal Bareskrim telah secara terbuka menyatakan ijazah itu asli," tegas Freddy.
Freddy juga menyinggung sikap Eggy Sudjana yang dua kali mangkir dari panggilan penyidik Bareskrim, meski sebelumnya menjadi salah satu pengadu utama.
"Ini menunjukkan itikad tidak baik. Oleh karena itu kami mendorong Polda untuk bertindak tegas," katanya.
Freddy menegaskan bahwa Projo menghormati kebebasan berekspresi yang dijamin UUD 1945.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut memiliki batas dan tidak bisa dijadikan tameng untuk menyebarkan informasi yang tidak benar.
MEDAN Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menegaskan tidak akan mentol
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan sebanyak 104.426 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri telah merasa
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada para peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (P
EKONOMI
JAKARTA Advokat senior Deni Kailimang menilai penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, bes
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil tindakan terhadap dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi penyelenggara komunita
HUKUM DAN KRIMINAL