Vonis Kasus Penyiraman Air Keras Disorot, TAUD dan Amnesty Nilai Tidak Berpihak pada Korban
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Hubungan politik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah keduanya bertemu dalam momen halal bihalal beberapa waktu lalu.
Pertemuan itu memunculkan spekulasi bahwa PDIP berpotensi merapat ke pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, politikus PDIPGuntur Romli menegaskan bahwa hingga saat ini, PDIP masih konsisten berada di luar pemerintahan.
"Kalau pun ada perubahan posisi, itu nanti diputuskan di Kongres," ujar Guntur, Selasa (3/6/2025).
Guntur juga menyebut bahwa analisis politik mengenai kemungkinan bergabungnya PDIP ke pemerintahan bukan hal yang mengejutkan, mengingat silaturahmi antara Megawati dan Prabowo kerap menimbulkan tafsir politik yang berkembang di publik.
"Analisis seperti ini sudah berkembang sejak silaturahim Prabowo ke kediaman Bu Mega pada momen halal bihalal," tambahnya.
Meski demikian, Guntur menegaskan bahwa PDIP tetap konsisten mendukung program-program pemerintah selama berpihak pada rakyat.
Ia menyebut sikap kritis PDIP sudah menjadi bagian dari kontrol politik sejak awal, jauh sebelum adanya pertemuan antara kedua tokoh nasional tersebut.
"PDI Perjuangan memang mendukung program-program pemerintah yang pro rakyat. Kalau tidak, kami kritisi," tegasnya.
Sebelumnya, pertemuan Megawati dan Prabowo dinilai sebagai sinyal politik yang bisa membuka jalan rekonsiliasi atau bahkan kerja sama di pemerintahan.
Namun hingga kini, keputusan final tetap berada di tangan struktur partai dan akan diputuskan secara resmi melalui forum Kongres.*
(oz/a008)
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus du
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi peringatan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) terkait potensi terjadinya krisis kelaparan bes
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat nilai tuk
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan dua tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan terkait kasus dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UndangUndang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nom
POLITIK
MEDAN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas,
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun memastikan rencana perbaikan dan peningkatan ruas jalan kabupaten di Nagori Bandar T
PEMERINTAHAN
BANDUNG Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Konferensi Provinsi (Konprov) Persatuan Wartawan
NASIONAL