Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menanggapi peringatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait potensi terjadinya krisis kelaparan besar di sejumlah negara pada tahun ini. Ia menegaskan bahwa Indonesia dalam kondisi aman dan memiliki ketahanan pangan yang kuat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).
"Banyak negara sekarang dalam keadaan panik. Mereka sulit cari makan. PBB sudah warning tahun ini akan ada kelaparan besar-besaran. Kita alhamdulillah kuat," ujar Prabowo, dikutip Kamis (11/6/2026).Baca Juga:
Prabowo mengatakan, Indonesia saat ini telah berada pada posisi yang relatif aman dalam hal ketersediaan pangan, bahkan disebut telah mencapai swasembada pangan di tengah kondisi global yang tidak menentu.
Ia menilai, tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan di sejumlah negara menjadi perhatian serius yang harus diantisipasi bersama.
Selain sektor pangan, Prabowo juga menyinggung pentingnya penguatan sektor energi nasional. Ia menyebut pemerintah tengah berupaya menuju swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan untuk memperkuat ketahanan nasional.
"Perhitungan kita tiga tahun lagi, kita benar-benar sangat kuat di bidang energi," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menekankan pentingnya industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain, tetapi mampu memperkuat kemandirian ekonomi.
Menurutnya, generasi muda dan pelaku usaha memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan kepatuhan terhadap hukum.
"Ini kesempatan untuk pengusaha-pengusaha muda bangkit. Kita tidak mau hanya jadi pasar bangsa lain," ujarnya.*
(oz/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL