Fraksi Golkar Tegas: Gibran Tak Langgar Konstitusi, Tak Ada Alasan Pemakzulan

- Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto

- Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

Baca Juga:

• DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perubahan Ketiga UU Kepariwisataan, Fokus pada Budaya dan Digitalisasi
• Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI, Minta Maaf atas Pernyataannya yang Dinilai Menyakiti Rakyat

Forum tersebut juga menyatakan kesiapannya menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI guna menjelaskan dasar pemikiran mereka mengusulkan proses pemakzulan.

"Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian bunyi kutipan dalam surat tersebut.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPR Respon Desakan Gerakan 17+8
• Demo Mahasiswa di Depan DPR Bikin Macet Gatot Subroto, Tuntutan 17+8 Terus Disuarakan

Meskipun surat itu telah diterima secara resmi dan menjadi perhatian publik, sejumlah pimpinan DPR menyatakan bahwa pemakzulan terhadap seorang wakil presiden tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus melalui prosedur hukum dan politik yang sangat ketat.

Salah satu anggota DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, menyebut bahwa proses pemakzulan "tidak semudah yang dibayangkan," mengingat harus melewati kajian hukum, pembuktian pelanggaran konstitusi, serta dukungan mayoritas di DPR dan MPR.*

(km/a008)

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perubahan Ketiga UU Kepariwisataan, Fokus pada Budaya dan Digitalisasi

Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI, Minta Maaf atas Pernyataannya yang Dinilai Menyakiti Rakyat

RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPR Respon Desakan Gerakan 17+8

Demo Mahasiswa di Depan DPR Bikin Macet Gatot Subroto, Tuntutan 17+8 Terus Disuarakan

Roy Suryo Datangi DPR, Minta RDP Soal Ijazah Jokowi dan Gibran

Mengenang Arif Budimanta, Pejuang Ekonomi Konstitusi dan Arsitek APBN Berkeadilan