Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025), masih berlangsung hingga sore hari.
Massa aksi yang didominasi oleh mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini mengusung tuntutan 17+8 dan menuntut respons konkret dari anggota dewan.
Pantauan pada pukul 16.45 WIB, aksi mahasiswa berdampak langsung terhadap lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi, terutama di titik depan kompleks parlemen. Arus kendaraan mengalami antrean panjang karena penyempitan jalan.
"Jalan hanya dibuka satu lajur di titik aksi. Ini membuat kendaraan, terutama mobil, mengular hingga ke simpang dekat Semanggi," demikian laporan dari lokasi.
Massa aksi masih terlihat memenuhi sisi jalan sambil berorasi dan mengangkat poster-poster tuntutan. Mereka berdiri tepat di depan gerbang utama DPR RI, menyuarakan kritik dan ajakan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Sebelumnya, massa mulai berdatangan sekitar pukul 14.30 WIB, membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai slogan. Aksi kali ini disebut sebagai kelanjutan dari gelombang protes mahasiswa yang sebelumnya sudah bergema di berbagai kota di Indonesia.
Apa Itu Tuntutan 17+8?
Tuntutan 17+8 adalah gabungan dari 17 poin utama tuntutan mahasiswa dan 8 poin tambahan, yang mencakup isu kesejahteraan rakyat, reformasi pendidikan, lingkungan hidup, HAM, hingga penolakan terhadap berbagai kebijakan kontroversial pemerintahan saat ini. Meski belum seluruhnya direspons, mahasiswa menegaskan aksi akan terus berlanjut hingga ada keputusan konkret dari DPR RI.
Dampak Lalu Lintas
Akibat aksi ini:
Jalan Gatot Subroto arah Slipi mengalami penyempitan.
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
MIMIKA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti minimnya penerangan di ruang kelas saat meninjau Sentra Pendidikan di Kabupaten Mim
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menj
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejar
NASIONAL
JAKARTA Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke7 RI Joko Widodo
POLITIK
JAKARTA Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai progres
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana nonpenjar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat UndangUndang Partai Politik ke Mahkamah Konsti
POLITIK
BANDA ACEH Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menja
PENDIDIKAN