Isu Pemakzulan Gibran, Habib Syakur: Ini Bisa Jadi Jebakan untuk Tumbangkan Prabowo

JAKARTA -Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menanggapi beredarnya surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang telah sampai ke DPR, MPR, dan DPD RI. Menurutnya, surat tersebut sebaiknya tidak dibahas dalam forum resmi seperti rapat paripurna.

"Saya kira itu langkah politis. Semoga DPR dan MPR tidak merespons dan meloloskan keinginan para purnawirawan TNI tersebut. Akan ada dampak bahaya jika hal itu dipaksakan," tegas Habib Syakur, Sabtu (7/6/2025).

Habib Syakur menekankan bahwa dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan. Karena itu, menurutnya tidak logis untuk hanya mempersoalkan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

"Pak Prabowo maju Pilpres bareng Mas Gibran. Artinya ketika Pemilu selesai dan sudah sah secara konstitusi, maka tidak ada alasan untuk memakzulkan salah satu di antaranya," jelasnya.

Ia juga menilai tidak ada dasar konstitusional maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gibran, sehingga pemakzulan tidak memiliki pijakan yang kuat.

"Mas Gibran masih on the track, tidak ada pelanggaran hukum atau konstitusi. Jadi, alasan untuk memakzulkan itu saya kira tidak ada," tambah Habib Syakur.

Ia menilai, jika argumen dari Forum Purnawirawan TNI didasarkan pada anggapan bahwa pencalonan Gibran inkonstitusional, maka otomatis itu juga menggugat kemenangan Prabowo sebagai presiden.

"Kalau mereka anggap Mas Gibran inkonstitusional, maka kemenangan Prabowo juga bisa dianggap inkonstitusional. Karena pasangan ini maju dan menang sebagai satu paket," katanya.

Habib Syakur pun meminta agar DPR tidak menghabiskan energi untuk membahas surat yang menurutnya bernuansa politis dan tidak mendesak. Ia menyarankan DPR untuk lebih fokus menyelesaikan regulasi yang lebih pro-rakyat.

"Tak usah merespons surat yang tidak penting. Buang-buang waktu dan terlalu kentara aspek politisnya. Lebih baik DPR fokus pada pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU PPRT, itu jauh lebih bermanfaat," pungkasnya.*

(gn/j006)