Prabowo Absen di KTT G7, Wakil Ketua MPR: Langkah Diplomatik yang Tepat

JAKARTA– Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada 15–16 Juni 2025 di Kanada mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai langkah tersebut merupakan manuver diplomatik strategis dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.

"Langkah Presiden Prabowo tidak menghadiri forum G7 adalah keputusan terbaik," ujar Eddy dalam keterangan resminya, Jumat (20/6/2025).

Menurut Eddy, keputusan tersebut merupakan bentuk keberpihakan Indonesia terhadap prinsip penolakan atas segala bentuk penjajahan dan serangan terhadap kedaulatan negara lain, termasuk eskalasi konflik yang melibatkan Israel dan Iran saat ini.

"Ini langkah diplomasi yang strategis, tepat, dan juga menunjukkan konsistensi Indonesia pada politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan dan atau serangan atas kedaulatan negara lain," jelasnya.

Eddy juga menyinggung bahwa salah satu hasil KTT G7 adalah dukungan terhadap Israel dengan dalih membela diri, yang menurutnya tidak sejalan dengan prinsip Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.

Ketimbang hadir di G7, Presiden Prabowo memilih memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjadi pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.

Eddy menyebut kehadiran Prabowo di forum tersebut sebagai sinyal penting dari arah kebijakan luar negeri Indonesia yang makin tegas dan aktif.

"Pilihan untuk hadir dalam SPIEF 2025 merupakan wujud diplomasi ekonomi aktif Indonesia yang semakin kuat dalam menghadapi situasi global yang kompleks dan dinamis," jelasnya.

Eddy meyakini, dalam kunjungannya ke Rusia, Presiden Prabowo juga akan membahas konflik Israel-Palestina secara bilateral dengan Putin dan mencari solusi konkret untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya telah menegaskan bahwa ketidakhadiran Presiden Prabowo di KTT G7 tidak terkait dengan keberpihakan terhadap blok negara tertentu, melainkan karena benturan agenda kenegaraan lainnya.